Baca tanpa iklan
Gembosnya hak angket tak hanya datang dari Nasdem.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama ini gabung TPN Ganjar-Mahfud juga belum menentukan sikap tentang hak angket.
Anggota Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abdullah Mansyur mengatakan bahwa hingga kini partainya belum bersikap mengenai rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.
"Dan sudah disepakati bahwa sikap akhir nanti mengenai angket itu akan disampaikan oleh Ketua Umum, Pak Mardiono," kata Abdullah ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Meski begitu, Abdullah menegaskan bahwa PPP menyadari hak angket sebagai hak konstitusional DPR.
Sebagai salah satu fraksi partai politik di DPR, PPP disebut juga memiliki hak untuk mengajukannya.
Namun, untuk sikap PPP apakah menyetujui atau tidak soal rencana hak angket, Abdullah belum bisa memastikannya.
"Tapi dapat kami tegaskan bahwa hak angket itu bagi PPP hari ini belum ada pembicaraan apalagi sikap," ujar dia.
Banyak pihak memprediksi sikap PPP sama dengan Nasdem yang akan mundur dari hak angket.
Apalagi, Plt.Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono memberikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas ketetapan hasil Pemilu Presiden yang menempatkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan kami mengucapkan selamat kepada bapak H.Prabowo Subianto dan bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah mendapatkan suara tertinggi hasil pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024" ujar Mardiono.
Mardiono dan segenap keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan turut mendoakan hasil Pilpres tersebut.
"Semoga hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini merupakan yang terbaik untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia" pungkasnya.