SURYA.CO.ID - Kemenangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka ditanggapi berbeda Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan capres-cawapres dukungannya, Anies  Baswedan - Muhaimin Iskandar. 

Surya Paloh dengan tegas menerima hasil Pemilu 2024, baik itu pemilihan anggota legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres) yang menempatkan Prabowo-Gibran menang dengan meraih 58,58 persen atau 96.214.691 suara.

“Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem,” kata Surya Paloh konferensi pers menyikapi hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Surya bahkan terang-terangan mengucapkan selamat kepada presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024,” ujar Paloh.

Baca juga: JANJI Pertama Prabowo Subianto Setelah Ditetapkan Jadi Presiden, Ingin Beri Bukti Pada Rakyat

Dari berbagai catatan yang ada, menurut Paloh, Partai Nasdem tetap berkomitmen memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik di Indonesia.

“Nasdem akan selalu siap terbuka serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok sipil, akademisi para tokoh, cendekiawan, guru besar hingga media sebagai pilar demokrasi keempat guna mewujudkan kehidupan tersebut,” ujar Surya Paloh.

Partai Nasdem menyadari bahwa partai politik adalah satu dari sekian pilar demokrasi. Surya Paloh menyebutkan bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat, tetapi juga praktik check and balances yang sehat.

“Oleh karena itu, selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat,” kata Surya Paloh.

Dalam pemilu kali ini, Nasdem lolos ke Senayan dengan memperoleh suara 9,66 persen dan menempati urutan ke-5.

Sementara untuk pilpres, Nasdem mengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapatkan suara 24,95 persen atau 40.971.906 suara.

Dalam kesempatan itu, Surya juga menegaskan bahwa bergabung dengan pemerintahan baru bukan prioritas partainya.

“Saya pikir bergabung dengan pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas ya,” kata Surya Paloh yang kemudian disambut tepuk tangan para kader Nasdem yang hadir. Paloh mengatakan, bergabung ataupun tidak dengan pemerintahan baru, posisinya sama untuk saat ini.

“Jadi saya pertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung,” ujar Surya Paloh.

Dia mengatakan, harapan Nasdem bahwa pemilu kali ini bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, kuat, dan solid.

“Lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahan, itu harapan dari Nasdem,” kata Surya Paloh.

Hal berbeda diungkapkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir, yang mana proses yang jujur adil dan bersih akan dilegitimasi oleh semua pihak.

“Dalam sebuah pemilihan, proses tak kalah penting daripada hasilnya,” ucapnya dilansir YouTube Anies Baswedan, Rabu (20/3/2024).

Ia menyebut proses pemilihan itu penting, di antaranya terbuka, adil, bebas dari tekanan, dan menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati.

"Proses pemilihan itu penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusifitas dalam hasilnya,” terangnya.

Menurutnya, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. 

Oleh sebab itu, ia mengatakan, menjaga integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

“Saudara-saudara sekalian, pemimpin yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh ketidakadilan dan kita tak ingin ini terjadi.”

Anies menilai dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan dan penyimpangan, bukan dengan melakukan agitasi kepada publik.

“Namun langkah kita adalah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Kami ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa pra-reformasi,” terangnya

Meski Anies menyadari ada pihak-pihak yang berusaha mendegradasi usaha konstitusional Timnas AMIN sekaligus banyak pihak juga yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil, ia mengatakan berbagai ketidaknormalan tersebut tidak dapat dibiarkan.

“Kami tegaskan, kami tak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi ini berlalu tanpa catatan dan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaran pemilihan ke depan, baik tingkat nasional maupun ratusan pilkada dan pileg tingkat I dan II."

“Kami sadar, dalam situasi saat ini, kemungkinan mendapatkan keadilan terasa amat kecil. Berbagai lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang terbukti melanggar etik, bahkan ada yang ketuanya sampai berkali-kali mendapat peringatan, tapi tetap dibiarkan menjalankan perannya,” lanjutnya

Tak hanya itu, ia juga mengajak semua pihak untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum sehingga apa pun temuannya akan menjadi fakta sejarah bangsa ini

“Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

“Apapun takdir yang telah ditetapkan oleh nanti, kami akan tetap membersamai gerakan perubahan. Insya Allah, gerakan ini akan terus bergulir membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik dan diperlukan oleh bangsa ini,” ungkap Anies.

Pada kesempatan yang sama, Cak Imin juga turut memberikan komentar terkait hasil akhir rekapitulasi suara dari KPU.

Ketua Umum PKB itu membeberkan soal ditemukannya ketidaknormalan dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.

Ia menilai ada pembiaran yang tidak wajar dalam proses penyelenggaraan pemilihan kali ini.

"Sepanjang perjalanan kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini," ungkapnya dalam video tersebut yang juga didampingi Anies.

Cak Imin mengeklaim berbagai ketidaknormalan sudah ditemukan sejak sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Ia pun mencontohkan berbagai ketidaknormalan tersebut dari rekayasa regulasi hingga adanya intervensi negara dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

"Dan semua ini telah menjadi catatan media dan catatan publik," sambungnya.

Gugat MK dan Hak Angket

Lewat berbagai temuan tersebut, Cak Imin mengatakan Timnas AMIN lewat tim hukumnya bakal menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas AMIN," tuturnya.

Cak Imin mengungkapkan tim hukum Timnas AMIN akan dipimpin oleh Ari Yusuf Amin untuk melakukan gugatan ke MK.

Ia berharap gugatan ke MK ini nantinya didukung oleh relawan dan pendukung Anies-Muhaimin.

"Mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan kesatuan," paparnya.

Surya Paloh mengaku menghormati keputusan Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang ingin menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Surya Paloh rencana pengajuan gugatan ke MK oleh Timnas AMIN sebagai bentuk upaya mencari keadilan dan memperbaiki hal yang dianggap perlu dilakukan.

"Kawan-kawan yang besok akan mengajukan ke MK katakanlah dari Timnas AMIN saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi penghormatan kita untuk mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi," ucap Surya Paloh pada konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Meski begitu Surya tak menyatakan apakah ke depan Nasdem akan turut menggugat hasil Pemilu itu ke MK atau tidak.

Ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya memberi berbagai catatan terkait hasil Pemilu yang baru saja rampung dilakukan.

"Berbagai hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki, itulah sikap Nasdem," pungkasnya.

Lalu bagaimana dengan hak angket? 

Surya Paloh mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya ke partai politik yang ingin meneruskan hak angket.

“Berulang kali saya katakan di mana saja, persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, menurut saya. Apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respek,” kata Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Rabu (20/3/2024) petang.

Surya Paloh juga mengungkapkan sikap Nasdem soal perkembangan hak angket tersebut.

“Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu per satu,” tutur dia.

Surya juga mengatakan, Nasdem bukan partai dengan perolehan terbanyak dalam Pemilu 2024. Ia lalu menyebut bahwa PDI-P yang menginisiasi hak angket.

“Rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan,” kata Surya Paloh.

“Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu dari hasil Pemilu 2024 ini boleh lah ikut lihat-lihat dulu partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak,” ujar dia.

Surya Paloh mengatakan, kalaupun Nasdem mendorong hak angket, itu semata-mata karena penghormatan atas hak konstitusional.

Ia juga sempat mempertanyakan efektivita hak angket untuk saat ini.

“Karena apa, demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan pemilihan suara terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara belum,” kata Surya Paloh.

Mencuat wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Calon presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket karena menurutnya DPR RI tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Gayung bersambut, capres nomor urut 1 pada Pilpres 2024, Anies Baswedan menyatakan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket.

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin Iskandar adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, wacana tersebut seolah jalan di tempat karena belum ada satu pun anggota dewan bahkan fraksi partai politik yang resmi mengajukan atau menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Surya Paloh: Kami Serahkan ke Kawan-kawan soal Hak Angket, Nasdem Sangat Simpati dan Respek"