SURYA.CO.ID - Presiden Joko Widodo kembali diisukan ikut terlibat dalam pembentukan program gagasan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu karena Jokowi disebut tengah membahas program makan siang  buatan Prabowo-Gibran pada sidang kabinet, Rabu (28/2/2024).

Namun, isu itu rupanya langsung dibantah oleh Jokowi usai menghadiri Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur.

"Enggak ada (pembahasan makan siang gratis), hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku memiliki tujuan khusus dengan membahas program presiden dan wakil presiden terpilih dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Baca juga: Bukan Inistiaf Jokowi, Sosok yang Usulkan Prabowo Dapat Pangkat Jenderal Kehormatan Ternyata Ini

Meskipun hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi mengumumkan pemenang Pilpres 2024.

"Supaya yang terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran, tidak lagi mengajukan anggaran ke DPR," ucap Jokowi.

"Jadi ini yang saya sampaikan di rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi (makan siang gratis) yang disampaikan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku satu di antara agenda Sidang Kabinet Paripurna adalah membahas program makan siang Prabowo-Gibran. 

"Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," tutur Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Alasan PDIP Usulkan Hak Angket Bukan untuk Memakzulkan Jokowi, Megawati Tak Ingin Pemerintahan Goyah

Bahlil menyebut, secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodasi pada pembahasan APBN 2025.

Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran."

"Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti,” sambungnya.

Dikritik Kubu AMIN dan PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto sempat mengkritik isu Jokowi membahas anggaran program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna,

Hasto menilai, belum saatnya pemerintah membahas program andalan Prabowo-Gibran itu, mengingat perhitungan resmi hasil Pilpres 2024 belum rampung dilakukan.

"Ya kalau kita melihat, pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan Pemilu Presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi."

"Sehingga ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sementara tahap Pemilu Presiden belum selesai," kata Hasto saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Rekam Jejak Mayjen TNI Deddy Suryadi, Eks Danjen Kopassus dan Ajudan Jokowi Jadi Pangdam Diponegoro

Hasto lantas mengungkapkan kecurigaan terkait skenario Pemilu 2024 yang sengaja dibuat.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan aspek etika.

"Sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa Pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan," ucapnya.

"Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara."

Senada dengan Hasto, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Billy David Nerotumilena turut melayangkan kritik.

Billy menyebut Jokowi seharusnya tidak membahas anggaran program makan siang gratis dalam sidang kabinet.

"Berbicara program pemerintahan selanjutnya kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," ungkap Billy.

Ia lantas mengungkit tingginya harga beras yang ini terjadi.

Daripada membahas anggaran makan siang gratis, kata Billy, Jokowi lebih baik memikirkan cara untuk mengatasi tingginya harga beras.

Jokowi Dikritik Pakar

Langkah presiden Jokowi dinilai kebablasan jika isu keikutsertaan dirinya dalam menyusun kabinet Prabowo-Gibran benar adanya.

Menurut pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyatakan, jika rencana tersebut tetap berjalan, pelibatan Jokowi dalam penyusunan struktur kabinet harus dibatasi.

Apabila tidak, hal ini justru dapat mengundang pertanyaan publik, apakah struktur kabinet nanti benar-benar menggambarkan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, atau representasi dari kabinet lanjutan pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun ini.

"Kalau menurut saya harus dibatasi ya. Kenapa? Kalau enggak dibatasi kemudian kita bertanya, ini kabinet Jokowi lanjutan atau kabinet Prabowo?" ujar Ikrar dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).

Ikrar menegaskan bahwa pemerintahan baru nanti sudah bukan lagi eranya Jokowi setelah dua periode berkuasa.

Menurutnya, kontribusi Jokowi dalam membawa pasangan Prabowo-Gibran memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak serta merta membuatnya mendapat ruang untuk terlibat dalam penyusunan kabinet.

"Kalau Pak Jokowi masih diberikan kesempatan untuk itu, kemudian orang juga akan bertanya-tanya," ungkap Ikrar.

"Berarti ini masih kelanjutan pemerintahan Jokowi kah? Atau kemudian Pak Jokowi masih lagi diberikan kekuasaan yang boleh dikatakan seharusnya sudah tidak boleh berkuasa lagi. Jadi ini menjadi suatu tanda tanya besar buat masyarakat," lanjut dia.

Ikrar mengingatkan Prabowo supaya memegang teguh independensi dalam mengambil keputusan, termasuk perihal penentuan postur kabinet nanti.

"Pak Prabowo harus memegang independensi dalam hal ini, karena bagaimana pun kabinet ini kabinet dia (Prabowo), bukan kabinet Jokowi. Ini yang kemudian menjadi suatu persoalan," tegas dia.

Kubu Prabowo-Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai, sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Adapun pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.