Profil Bupati Pati Sudewo: Dikenal Tegas, Berani, Tak Gentar Hadapi Demo, Juga Kontroversial

SURYA.co.id, Pati - Nama Bupati Pati, Sudewo, menjadi perbincangan panas di tingkat lokal hingga nasional. Baru menjabat sejak 20 Februari 2025, Sudewo langsung memantik kontroversi lewat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

Kebijakan tersebut membuat masyarakat Pati geram. Mereka menilai kenaikan pajak terlalu drastis dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga. Protes pun meluas, dan aksi demonstrasi besar-besaran dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Sudewo bukannya melunak, justru menyatakan tidak gentar menghadapi gelombang protes.

“Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan,” ucapnya pada Rabu (6/8/2025).

Pernyataan itu membuat masyarakat semakin mantap menggelar aksi. Donasi untuk peserta demo pun mengalir dari berbagai penjuru Pati.

Nama Sudewo pun trending di media sosial, menjadi simbol ketegangan antara kebijakan daerah dan suara rakyat.

Baca juga: Duduk Perkara Paijan Pulkam Naik Bajaj 12 Jam Dari Jakarta Demi Ikut Demo Besar-besaran di Pati

Meski awalnya bersikukuh, Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan PBB setelah menuai kritik tajam. Ia menyebut pembatalan dilakukan demi menjaga stabilitas dan mendengar aspirasi masyarakat.

Siapa Sudewo? Dari DPR RI ke Kursi Bupati Pati

Dikutip dari Tribun Jateng, Sudewo adalah Bupati Pati ke-42, terpilih untuk periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Ia diusung oleh Partai Gerindra dan merupakan putra daerah kelahiran Pati, 11 Oktober 1968.

Sebelum menjadi bupati, Sudewo menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode: 2009–2013 dan 2019–2024. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Rembang, dan Blora, serta bertugas di Komisi V.

Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri 1 Slungkep, Kayen, lalu berlanjut ke SMP Negeri 1 Kayen dan SMA Negeri 1 Pati. Ia menyelesaikan S1 Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret dan S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro.

Sudewo juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS, Ketua Keluarga Besar Marhaenis, Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, dan Koordinator Timses Pilkada Pacitan serta Pilgub Jawa Tengah.

Di Partai Gerindra, Sudewo menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP.

Baca juga: Mirip Kasus di Pati, Kenaikan PBB-P2 Sampai 300 Persen Diprotes, Warga Jombang Bayar Pakai Recehan

Pengalaman politik dan organisasi yang panjang membuatnya dikenal sebagai figur yang tegas dan berani mengambil keputusan.

Namun, gaya kepemimpinannya yang keras juga memicu kontroversi.

Dalam beberapa bulan menjabat, Sudewo sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menuai pro dan kontra.

Deretan Kontroversi: Dari RSUD hingga Sound Horeg

Selain kenaikan PBB, Sudewo juga membuat kebijakan kontroversial lainnya. Pada Maret 2025, ia melakukan pemangkasan pegawai honorer di RSUD RAA Soewondo. Ia menilai jumlah tenaga non-ASN di rumah sakit tersebut terlalu banyak dan tidak efisien.

“Pengurangan pegawai non-ASN harus dilakukan karena jumlahnya terlalu banyak. Banyak yang nganggur. Jumlahnya sangat berlebih. Ada 500-an. Padahal seharusnya cukup hanya 200-an,” kata Sudewo.

Kebijakan ini memicu protes dari tenaga kesehatan dan masyarakat. Mereka menilai pemangkasan dilakukan tanpa kajian mendalam dan berdampak pada pelayanan publik.

Pada Mei 2025, Sudewo juga melarang penggunaan sound horeg di Kabupaten Pati. Larangan ini memicu protes dari pelaku usaha hiburan dan komunitas seni. Setelah sempat memanas, kebijakan itu akhirnya dicabut.

Baca juga: 5 Klarifikasi Bupati Pati Sudewo di Hadapan Warganya Soal PBB Batal Naik 250 Persen: Aku Difitnah

Sudewo juga sempat mengeluarkan surat edaran tentang sekolah lima hari dan libur dua hari. Ia meyakini kebijakan ini bisa meningkatkan produktivitas siswa dan memberi ruang untuk pengembangan potensi akademik dan non-akademik.

Namun, kebijakan sekolah lima hari juga dicabut setelah mendapat penolakan dari orang tua siswa dan kalangan pendidikan. Mereka menilai kebijakan tersebut belum siap diterapkan secara menyeluruh.

Meski beberapa kebijakan akhirnya dibatalkan, Sudewo tetap menjadi figur kontroversial. Ia dikenal berani, tegas, dan tidak ragu menghadapi tekanan publik.

=====

Dapatkan berita terkini dan terpercaya seputar Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan berbagai peristiwa penting di Jawa Timur, termasuk kabar eksklusif tentang Persebaya Surabaya—langsung dari Harian Surya!

SURYA.co.id menghadirkan rekomendasi bacaan menarik yang tidak boleh Anda lewatkan, mulai dari update seputar klub kebanggaan Bonek, isu strategis daerah, hingga peristiwa terkini dari jantung Jawa Timur.

Bergabung sekarang di platform pilihan Anda:

Whatsapp Channel Harian Surya: Klik di sini untuk bergabung

Facebook SURYA.co.id: Klik di sini untuk bergabung

Twitter SURYA.co.id: Klik di sini untuk bergabung

Thread SURYA.co.id: Klik di sini untuk bergabung

Instagram SURYA.co.id: Klik di sini untuk bergabung

News Google SURYA.co.id: Klik di sini untuk bergabung