Kekayaan Firman Soebagyo, Anggota DPR yang Sebut Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI Makar

SURYA.co.id - Sosok Firman Soebagyo, anggota DPR dari fraksi Golkar, disorot karena penyataannya terkait pengibaran bendera one piece.

Harta kekayaan Firman Soebagyo juga ikut diburu netizen.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan penolakannya terhadap maraknya pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece oleh sebagian masyarakat dan sopir truk menjelang HUT RI ke-80.

Ia menyebut tindakan tersebut tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga membahayakan ideologi bangsa.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (31/7/2025), Firman menilai aksi ini sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah, yang berpotensi mengarah pada tindakan makar.

"Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," tegas Firman, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Firman, penggunaan bendera fiksi seperti One Piece dalam konteks nasionalisme justru mencerminkan kemerosotan pemahaman terhadap ideologi Pancasila.

Baca juga: Benarkah Kibarkan Bendera One Piece di HUT RI Disanksi? Ahli Ingatkan Ini: Tak Boleh Lebih Tinggi

Ia menyayangkan fenomena ini karena berpotensi memprovokasi publik di tengah suasana peringatan kemerdekaan.

Ia juga mengungkapkan bahwa hal ini menjadi perhatian serius DPR dan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Firman menilai bahwa dalam era digital seperti saat ini, penyebaran provokasi lewat simbol-simbol budaya pop sangat mudah terjadi, sehingga masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman ideologi yang kuat sejak dini.

Menanggapi situasi ini, Firman menekankan pentingnya pendidikan ideologi Pancasila dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas.

Menurutnya, penguatan ideologi tidak cukup hanya dengan teori, tapi harus disampaikan melalui pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual agar bisa diterima generasi muda.

“Kami sedang melakukan kajian penguatan pemahaman ideologi dan pengamalannya dengan pendekatan yang lebih mudah diterima,” jelasnya.

Lebih lanjut, Firman menyoroti penggunaan kendaraan umum sebagai media kampanye, baik kampanye positif maupun bentuk ekspresi kekecewaan, seperti yang dilakukan sebagian sopir truk yang memasang bendera bajak laut di kendaraannya.

Ia menilai perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJR) agar kendaraan umum tidak disalahgunakan sebagai alat kampanye atau simbol-simbol yang berpotensi memicu polemik.