Ancaman Dedi Mulyadi Tak Main-Main bagi Kepala Sekolah yang Izinkan Study Tour: Saya Copot

Dedi menjelaskan bahwa sarana pembelajaran sudah tersedia di tiap daerah, mulai dari laboratorium, lahan pertanian, hingga sentra industri. 

Klarifikasi tentang Piknik 

Ia juga mengomentari pernyataan sejumlah kepala daerah yang dianggap memberi kelonggaran. 

"Itu gini, Wali Kota Bandung konteksnya piknik. Kalau piknik, sok boleh. Bukan pencabutan larangan study tour. Jadi, kalau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran. Ya piknik saja terbuka. Nah, kalau piknik tidak usah sekolah yang menyelenggarakan," ujarnya.

Bupati Sumedang Longgarkan Study Tour

Sosok Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dipuji pelaku wisata setelah melonggarkan aturan study tour Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pujian tersebut datang dari Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Sumedang, Iyan Sofyan Hady.

Iyan menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, yang kembali membuka ruang bagi pelaksanaan kegiatan wisata edukasi atau study tour di wilayah Jawa Barat.

Meskipun kebijakan tersebut tetap merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang melarang study tour, Bupati Dony memberikan izin dengan ketentuan bahwa kegiatan dilakukan di dalam wilayah provinsi dan tanpa paksaan dari pihak sekolah.

"Kebijakan Pak Bupati ini menjadi angin segar bagi kami para pelaku usaha pariwisata yang sempat mati suri selama berbulan-bulan," kata Iyan saat diwawancarai di Sumedang, Kamis (24/7/2025), melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Imbas 5 Pejabat Jabar Tolak Larangan Study Tour, Dedi Mulyadi Beri Wanti-wanti: Siswa Dieksploitasi

Sebelumnya, Surat Edaran Bupati Sumedang hanya membolehkan study tour di dalam wilayah kabupaten.

Kebijakan tersebut sempat menimbulkan keresahan di kalangan pelaku wisata, terutama karena daerah-daerah lain seperti Kota Bandung, Bogor, dan Bekasi tidak menerapkan pembatasan serupa.

Iyan menyatakan bahwa pelonggaran ini memberikan harapan baru bagi pelaku usaha jasa pariwisata yang terdampak pandemi dan pembatasan berkepanjangan.

Ia juga berharap organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumedang kembali diberi kelonggaran untuk menyelenggarakan kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), baik di dalam maupun luar daerah.

Menurut Iyan, SK Gubernur Jawa Barat sebenarnya bersifat imbauan.

Karena itu, kepala daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. 

"Semoga Pak Bupati bisa mengikuti jejak daerah lain yang berani mengambil kebijakan berbeda dari provinsi, demi kelangsungan hidup masyarakat, terutama para pelaku usaha jasa pariwisata," ujarnya.