Kepastian Pengangkatan Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya, Ini Penjelasan Pemilik Kapal

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Hingga saat ini, rencana pengangkatan bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali, Rabu (2/7/2025), masih belum pasti.

PT Raputra Jaya, perusahaan pemilik KMP Tunu Pratama Jaya, yang bertanggung jawab untuk mengangkat bangkai belum memberikan kepastian tentang rencana tersebut.

"Masih kami rapatkan," kata Wakacab PT Raputra Jaya, Delnov Nababan, Senin (21/7/2025) malam.

Pengangkatan bangkai kapal akan memakan biaya yang besar. 

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KLKP memprakirakan biayanya mencapai puluhan miliar rupiah.

Menurut Delnov, perusahaan telah mengasuransikan kapal yang tenggelam. 

Sehingga biaya pengangkatan kapal nantinya akan ditanggung pihak asuransi.

"Karena kami sudah ada asuransinya," ujarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur soal kewajiban pengangkatan bangkai kapal yang tenggelam.

Baca juga: Kapal Eks-LCT Beroperasi Kembali, Kemacetan di Jalur Menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Teratasi

Pasal 203 menyatakan, pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 hari kalender sejak kapal tenggelam.

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menjelaskan, bangkai kapal yang berada di kedalaman kurang dari 100 meter di alur penyeberangan harus diangkat dalam kurun waktu kurang dari 100 hari.

"Tapi kalau di luar alur, itu dalam waktu 6 bulan," ujarnya.

KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada 2 Juli 2025 tengah malam. 

Dalam tragedi itu, 30 orang selamat dan 19 orang ditemukan dalam keadaan meninggal. 

Sementara operasi SAR telah ditutup pada hari ke-20 atau Senin (21/7/2025).