Imbas Dedi Mulyadi Tolak Cabut Larangan Study Tour: Sopir Menjerit, Provinsi Lain Keluhkan Hal Ini

SURYA.CO.ID - Beginilah dampak setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak permintaan para pekerja pariwisata untuk mengizinkan study tour.

Dedi Mulyadi menolak mencabut Surat Keputusan (SK) larangan study tour meski didemonstrasi para pekerja di Gedung Sate pada Senin (21/7/2025). 

Dedi Mulyadi bersikukuh bahwa kegiatan study hanya sebuah kegiatan rekreasi. 

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025).

Menurutnya, yang mengikuti demonstrasi itu tidak hanya dari Jawa Barat, tapi juga mendapatkan dukungan dari asosiasi pelaku wisata di Yogyakarta, termasuk penyedia jeep wisata Gunung Merapi.

Baca juga: Cerita Pemandu Wisata di Cirebon Hidup Merana Gara-gara Gebrakan Dedi Mulyadi Larang Study Tour

Dedi menegaskan, kebijakan larangan study tour diterapkan untuk melindungi para orang tua dari beban biaya yang tidak perlu, sekaligus menjaga agar proses pendidikan tetap berfokus pada pembentukan karakter dan peningkatan kemampuan belajar siswa.

“Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, ia tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan, dan mengefisienkan biaya dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan.

“Sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga berharap industri pariwisata di Jawa Barat tetap berkembang, tapi dengan target wisatawan yang memang mempunyai kemampuan ekonomi untuk berwisata, bukan dengan memaksa keluarga berpenghasilan pas-pasan untuk mengikuti study tour.

“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” ujarnya.

Berikut dampak yang ditimbulkan dari larangan study tour Dedi Mulyadi: 

1. Sopir kerja serabutan

Jaya Slamet (37) terpaksa harus bekerja serabutan, tak lama setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 45/PK.03.03.KESRA tentang larangan menggelar studi tour.

Jaya merupakan sopir Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Bukit Jaya, Kuningan.

Sebelum ada SE tersebut, Jaya biasa mengantar wisatawan ke berbagai daerah di Indonesia. 

“Seminggu bisa tiga kali, sebulan bisa 10 sampai 12 kali jalan antar wisatawan,” ujar Jaya, saat ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025). 

Bekerja sebagai sopir bus pariwisata, Jaya tidak memiliki gaji tetap setiap bulan.

Pendapatannya mengandalkan seberapa banyak dia mendapatkan trip. 

“Saya dibayar per trip, biasanya kalau ke Yogyakarta misalnya, dibayar Rp 500 ribu, kalau satu bulan full masuk, bisa dapat Rp 4 jutaan,” katanya. 

Namun, sejak Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengeluarkan SE larangan Study tour ke luar Jawa Barat, tak ada lagi trip yang masuk. 

“Sekarang, sejak ada surat edaran larangan itu paling Rp1 juta juga tidak sampai. Kebanyakan sekarang nganggur, serabutan saja. Di rumah kalau ada yang nyuruh nyangkul ya nyangkul, kadang jadi sopir truk juga,” katanya. 

Dampak dari kebijakan ini, kata dia, tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga sopir. Sebab, Bus Pariwisata sangat mengandalkan konsumen yang didominasi dari study tour. 

2. Wisatawan Jogja menurun drastis

Meski larangan study tour dikeluarkan di Jawa Barat, ternyata efeknya sampai ke provinsi lain.

Seperti di DI Yogyakarta yang pada pertengahan tahun ini alami penurunan wisatawan secara drastis.

Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta mencatat, semester awal 2025 ada penurunan wisatawan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Markus Purnomo Adi, Kasi Promosi dan Informasi Pariwisata Dispar Kabupaten Bantul menuturkan, semester pertama tahun 2025 ini hanya terdapat 981.236 wisatawan. saja.

Sementara tahun lalu mencapai 1.260.079 wisatawan.

Mengutip TribunJogja.com, faktor pelarangan study tour di sejumlah provinsi menjadi salah satu penyebab menurunnya angka wisatawan.

"Kondisi penurunan wisatawan itu salah satunya terjadi dikarenakan ada larangan study tour pelajar yang ditetapkan oleh sejumlah pemerintah di provinsi lain, misalnya di Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Banten," ujarnya.

Ia menuturkan, wisatawan terbanyak datang dari tiga provinsi tersebut ditambah dengan Jateng dan Jatim.

Tiga provinsi seperti Jawa Barat, DKI, hingga Banten merupakan penyumbang wisatawan terbanyak di DI Yogyakarta.

"Artinya, tiga provinsi yakni Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan Banten ini masuk dalam rangking lima besar penyumbang wisatawan terbanyak di Kabupaten Bantul,"

"Jadi, ya cukup memberikan dampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul," tutur dia.

Menurunnya wisatawan juga menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah atau PAD.

"Karena, saat tahun 2024 yang tidak ada larangan study tour, PAD kita bisa mencapai target. Tapi karena pada tahun ini ada larangan study tour, ya mungkin target PAD cukup sulit terealisasi. Bagaimana bisa tercapai PAD itu kalau ada larangan study tour di tiga provinsi tadi," tutup dia.

3. Okupansi hotel turun

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, menilai kegiatan study tour bagus untuk siswa, namun mekanisme pembiayaan perlu diperbaiki.

“Kalau kami dari PHRI DIY menilai kebijakan ini konyol. Harusnya bukan pelarangan, tetapi perbaikan mekanisme. Bukan aktivitasnya yang bermasalah, tapi teknis pungutan yang bisa dibenahi,” bebernya, Senin (2/6/2025), dikutip dari TribunJogja.com.

Dengan kebijakan tersebut, okupansi hotel di DIY berkurang selama masa liburan sekolah.

Selama ini, siswa Jawa Barat menyumbang sekitar 30 persen dari okupansi hotel.

“Jawa Barat itu nomor satu. Setelahnya DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Lampung. Ketika study tour dilarang, otomatis pasar itu hilang,” jelasnya.

Sebelumnya, ratusan pelaku pariwisata yang masuk dalam Perkumpulan Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025).

Mereka mendesak Dedi Mulyadi untuk mencabut SE soal larangan study tour.

P3JB yang berisikan pelaku sektor wisata seperti pemandu wisata, pengemudi bus pariwisata hingga pengrajin dan UMKM ini menilai kebijakan larangan study tour memicu menurunnya kunjungan wisata.

Bahkan, larangan study tour ini juga bisa membuat terhentinya perputaran ekonomi di banyak daerah wisata, khususnya di Jabar.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menuturkan, larangan study tour ini berdampak negatif.

"Menurut saya memang harus dicabut karena ini berkaitan langsung dengan sektor pajak hotel, restoran, dan jasa wisata,"

"Kalau dilarang, semua terdampak. Apalagi tiap kota punya potensi wisata yang berbeda-beda," ujar Acuviarta, kepada Tribunjabar.id, Senin (21/7/2025). 

Ia juga menyebut bahwa larangan semacam ini bisa menambah tekanan dan iklim usaha jadi tidak kondusif.

“Larangan semacam ini menambah tekanan. Apalagi sebelumnya juga ada larangan study tour dan sejenisnya. Itu membuat iklim usaha tidak kondusif," imbuhnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kisah Pahit Sopir Bus Usai Dedi Mulyadi Larang Study Tour: Kerja Serabutan, Upah Rp 1 Juta Sebulan

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung