Tanggapi 6 Fraksi Terkait P-APBD Pasuruan, Mas Rusdi Tegaskan Anggaran Untuk Kepentingan Rakyat

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Seluruh kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung program prioritas nasional maupun daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dalam sidang paripurna ketiga di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (21/7/2025) siang.

Paripurna itu mengusung agenda pembacaan jawaban bupati terhadap pandangan umum enam fraksi di DPRD pada paripurna sebelumnya.

“Kami berterima kasih atas segala masukan, saran, dan apresiasi yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Ini menjadi bagian dari semangat kita bersama untuk membangun Pasuruan yang lebih baik, adil, dan merata,” ujar Mas Rusdi.

Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Mas Rusdi menyebut, ke depan capaian-capaian yang sudah didapatkan akan dipertahankan dan akan lebih ditingkatkan dengan mencermati potensi pendapatan asli daerah.

Sedangkan terkait prediksi penurunan belanja daerah dapat dijelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/sj tanggal 23 Februari 2025 tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. 

“Hasil efisiensi yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Pasuruan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan sanitasi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan, yang semuanya dialokasikan pada belanja modal,” sambungnya.

Harapannya, belanja modal bisa dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan pendapatan daerah beberapa tahun kemudian yang rasional dan dapat dicapai. Namun yang lebih penting lagi, setiap pendapatan harus mampu dikonversi sebagai manfaat nyata bagi rakyat.

Kepada Fraksi Partai Gerindra yang memberikan apresiasi atas pencapaian dan pengelolaan fiskal daerah, bupati menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif. 

Ia berkomitmen menjaga harmonisasi dan sinergitas agar program-program pembangunan berjalan maksimal.

“Kerja kolektif ini akan terus kami pelihara. Kritik dan dukungan dari DPRD menjadi bahan penyempurnaan bagi kami,” ucapnya.

Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Mas Rusdi menyampaikan bahwa pendapatan atau penerimaan negara secara umum mengalami dinamika yang fluktuatif.

Dan itu karena adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi kabupaten/kota tahun 2025.

Dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, sudah dilakukan realokasi anggaran belanja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Terkait dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD), piihaknya akan berupaya terus menerus meningkatkan potensi pendapatan.