Ombudsman Jatim Minta Dindik Perbaiki Sistem SPMB, Kurangnya Transparansi Picu Dugaan Kecurangan

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jatim diduga belum bersih dari praktik kecurangan. Setidaknya dari laporan yang diterima Ombudsman Jatim dari laporan masyarakat selama kurun waktu Juni - Juli.

Hingga saat ini, sudah ada 20 laporan yang diterima Ombudsman terkait proses SPMB. "Jumlah ini relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya perbaikan sistem yang dilakukan Dinas Pendidikan (Provinsi) ternyata masih meninggalkan catatan dari masyarakat," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin di Surabaya, Rabu (16/7/2025).

Dari total angka tersebut, sebanyak 4 laporan telah diverifikasi karena memenuhi syarat formal. Lainnya, urung ditindaklanjuti karena belum memenuhi syarat. 

"Ada yang tidak mencantumkan nama pengirim, instansi terlapor, maupun kontak yang bisa dihubungi sehingga kami tak bisa melanjutkan ke pemeriksaan," kata Agus.

Dari 4 laporan yang diverifikasi, 2 di antaranya telah selesai. Dua laporan tersebut menyangkut tidak diterimanya siswa difabel melalui jalur afirmasi di SMK negeri di Kota Pasuruan. 

"Setelah kami lakukan klarifikasi kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan, akhirnya siswa yang bersangkutan bisa diterima," ungkap Agus.

Dua laporan lainnya masih dalam tahap pemeriksaan. Di antaranya, satu laporan tidak diterimanya siswa difabel oleh SMKN di Surabaya dan satu laporan dugaan penerimaan siswa sebuah SMKN melebihi batas waktu yang ditetapkan Dinas Pendidikan. 

"Masing-masing masih dalam tahap pemeriksaan sehingga kami belum menyampaikan kesimpulan," tambahnya.

Selain laporan resmi, ada pula yang melakukan konsultasi kepada Ombudsman. Di antaranya siswa berprestasi di kancah nasional yang tidak dapat masuk SMA di Kota Blitar melalui jalur prestasi.

Penyebabnya, sekolah itu tidak mengakui piagam penghargaan calon siswa tersebut. Padahal siswa tersebut berkompetisi pada ajang resmi yang digelar oleh sebuah induk olah raga. 

"Pihak orangtua sempat menanyakan nama-nama lain yang diterima melalui jalur prestasi tersebut karena ingin membandingkan dari sisi pembobotan nilai prestasi. Tetapi memang dalam Juknis SPMB tidak kewajiban untuk menyampaikan nama-nama siswa yang diterima melalui masing-masing jalur tersebut," kata Agus.

Karenanya, pihaknya meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur memperbaiki sistem SPMB tahun depan. Pihaknya berharap ada pola transparansi terkait nama-nama siswa yang diterima di masing-masing jalur.

"Yang saya terima dari pelapor, memang masing-masing mencurigai adanya kecurangan. Tetapi kan kami harus membuktikan. Dari upaya pembuktian itu sebenarnya pangkal masalahnya ada pada transparansi pengumuman (siswa yang diterima) itu," kata Agus.

"Contohnya, jalur difabel yang diterima itu ada berapa dan termasuk difabel apa. Termasuk juga afirmasi (siswa miskin) maupun siswa berprestasi. Silakan disampaikan siapa saja yang diterima sehingga sama-sama bisa transparan," kata Agus.

Dengan adanya transparansi tersebut, maka calon siswa dapat memahami alasan tidak diterima atau diterima. "Saat ini memang tidak ada kewajiban untuk itu. Karenanya, kami akan memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan untuk perbaikan SPMB tahun depan," tandas Agus. *****