Wakil Ketua Dewan Bahtiyar Rifai Dukung Sinkronisasi RPJMD Surabaya dengan Provinsi dan Pusat
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mendorong agar arah pembangunan Kota Surabaya makin sinkron dengan provinsi dan pusat.
Penulis: Nur Ika Anisa | Editor: irwan sy
Hal lain yang harus ditekankan dalam RPJMD soal sinkronisasi ini adalah di bidang transportasi.
Ada rencana pembangunan double track Surabaya- Sidoarjo.
Moda transportasi berbasis rel ini harus terkoneksi dengan angkutan feeder, Wira Wiri.
Tidak hanya itu, RSUD BDH Surabaya saat ini belum terkoneksi dengan Wira Wiri.
Hal lain yang menjadi perhatian pimpinan dewan adalah keberadaan pasar.
Pasar masih belum menjadi jujugan warga untuk berkegiatan ekonomi.
Skema menggandeng pihak ketiga adalah solusi.
"Pasar Blauran saya katakan sudah expired. Juga pasar yang lain yang belum menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Ada pasar di Citraland begitu ramai. Harus kolaborasi dengan pihak ketiga agar pasar ramai," kata Bahtiyar.
Pembangunan RS
Arah pembangunan juga akan dicarikan skema pembiayaan alternatif.
Langkah ini jadi opsi, namun semua harus dengan skala prioritas dan pembicaraan dengan DPRD.
Selain itu, arah pembangunan RPJMD adalah pembangunan fasilitas rumah sakit.
Akan ada dua RSUD lagi di Surabaya Selatan dan RSUD Utara.
"Inilah perlunya kajian dan komunikasi. Misalnya, ada salah satu rencana lokasi pembangunan RSUD itu selama ini jadi fasilitas publik. Untuk itu semua harus melibatkan masyarakat," pungkas Bahtiyar.
Bersih-bersih Sampah di Pantai Seranite Banyuwangi, Ini Pesan Bupati Ipuk Fiestiandani |
![]() |
---|
Sosok Yurike Sanger, Istri Ke-7 Presiden Pertama RI Soekarno yang Meninggal di Amerika Serikat |
![]() |
---|
Lengan Pelajar di Lumajang Putus Terhantam Pintu Bak Truk, Pemkab Tanggung Semua Biaya Perawatan |
![]() |
---|
Pabrik Plywood di Jombang Disidak DPRD Usai Terima Laporan Gaji Buruh dicicil |
![]() |
---|
Guru Besar ITS Kembangkan Teknologi Satelit untuk Pantau Kenaikan Muka Laut |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.