Di Surabaya, Anggota DPR RI Akui Ambisi Bebas PMK Terhadang Anggaran dan Keterbatasan Vaksin

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta sejumlah penyakit hewan lainnya menjadi atensi Komisi IV DPR RI. Terutama di sejumlah zona merah di Indonesia, termasuk Surabaya dan Jatim umumnya. 

Saat kunjungan ke Surabaya, Jumat (4/7/2025), para legislator menegaskan ingin agar Indonesia kembali bebas PMK. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto seusai kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Surabaya.

Panggah bersama rombongan didampingi oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda. "Jadi tidak mustahil untuk kita bisa kembali bebas PMK," kata Panggah. 

Berbagai upaya keras perlu dilakukan. Sekalipun tak dipungkiri, ada beberapa kendala seperti jumlah vaksin yang tersedia. Dari 8 juta dosis vaksin yang diperlukan, baru terpenuhi 4 juta dosis. 

Faktor ketersediaan anggaran menjadi pemicu. Panggah menyatakan akan memperjuangkan hal itu. DPR bersama pemerintah akan menghitung kebutuhan prioritas untuk selanjutnya dilakukan realokasi anggaran. 

Panggah menyebut, sejumlah daerah yang menjadi prioritas lantaran masuk zona merah di antaranya adalah seluruh pulau Jawa, Lampung dan Bali. Di 3 daerah tersebut ada jutaan hewan ternak terkena PMK. 

"Itu yang akan menjadi fokus. Yang lain itu masuk zona kuning, seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Ada zona hijau yaitu Maluku, Papua dan NTT," urai Panggah. 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda dalam paparannya menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target Indonesia bebas PMK tahun 2035. 

Strategi ini selaras dengan pendekatan Progressive Control Pathway (PCP) yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).

"Sejak 2022, pemerintah bergerak cepat menetapkan status wabah PMK, memulai vaksinasi massal, dan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Di semester pertama 2025, kita berhasil menurunkan kasus PMK hingga 92 persen," ujar Agung.

Strategi vaksinasi yang kini memasuki Periode II pada Juli-September 2025 menargetkan wilayah beresiko tinggi, termasuk Pulau Jawa dan Lampung. Hingga akhir Juni, tersedia stok vaksin nasional sebanyak 15,4 juta dosis, baik dari produksi swasta maupun Pusvetma. 

"Kami memastikan vaksin yang digunakan berkualitas, aman, dan mudah diakses peternak. Vaksin PMK produksi Pusvetma terbukti efektif dan sangat diminati peternak karena tidak menimbulkan efek samping," terang Agung. *****