Rekam Jejak Rivai Kusumanegara yang Bongkar Pihak-pihak Mau Mengasingkan Jokowi, Punya Bukti Video

SURYA.CO.ID - Inilah rekam jejak Rivai Kusumanegara, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut ada pihak-pihak yang ingin mengasingkan Jokowi.

Meski tak menyebut secara jelas identitas pihak-pihak tersebut, namun Rivai Kusumanegara mengaku punya bukti videonya. 

Rivai mengungkap gelagat pihak ini semakin terlihat dalam dua bulan terakhrt, meski sebenarnya dia sudah memantau sejak diajukan laporan tudingan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Polri pada Desember 2024.

"Sejak 2 bulan yang lalu, ada pihak-pihak baru yang selama ini tidak mengikuti persoalan ijazah, 
lalu muncul menyatakan dirinya sebagai peneliti, bahkan seolah-olah mau jadi ahli dalam laporan di Bareskrim. Dan menyatakan kegiatannya bersifat akademis," kata Rivai dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia Malam TVOne pada Senin (16/6/2025). 

Dikatakan Rivai. pihaknya mencoba mengamati gerak-gerik pihak tersebut, apakah benar mereka akan hadir sebagai peneliti dan betul-betul melakukan kegiatan akademis. 

Baca juga: Rismon Sianipar Disentil Usai Paksa Temui Kasmudjo di Rumah, Pengacara Jokowi: Seolah-olah Auditor

"Sekalipun memang ada beberapa variabel lain yang kami lihat tidak tepat, Praduga baik kami ikuti prosesnya," katanya. 

Namun, seiring waktu berjalan, pihaknya mendapatkan video yang menunjukkan orang-orang yang mengklaim sebagai peneliti mulai melempar narasi-narasi yang berbau politis. 

Diantaranya mengatakan, ingin mengasingkan Jokowi hingga ingin mengirim ke Nusakambangan agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat lain. 

"Bahkan ada peneliti yang sudah tidak kontekstual, Lari dari persoalan ijazah, mempersoalkan sosial media pak Wapres yang kebetulan anak pak Jokowi. Ingin bersama melakukan kegiatan pemakzulan," ungkap Rivai. 

Menurut Rivai, kalau memang dia peneliti tidak seharusnya seperti itu, dan harus tetap obyektif, independen dan tidak memberikan pendapat yang bersifat subyektif apalagi tendensius. 

Siapa pihak-pihak yang dimaksud? 

Rivai enggan mengungkapkan ke publik. 

"Biarkan menjadi penyelidikan di polda. Kami mengirim pesan ke polda untuk didalami. 
karena selama ini mereka berlindung kegiatan ilmiah, tapi sudah di luar konteks," ujarnya. 

Rivai berpendapat pihak-pihak ini tidak layak menjadi ahli dan dia meminta agar menjadi pertimbangan dalam penyelidikan di polda metro jaya. 

Rivai meyakinkan, memegang bukti video pernyataan pihak-pihak yang ingin mengasingkan Jokowi. '

"Silakan ikuti di sosial media, kami juga pegang videonya. Kenapa pihak-pihak yang selama ini mengklaim sebagai penelti, kegiatannya akademis kok sampai melemparkan sesuatu yang diluar kompetensi sebagai peneliti. 

"Kalau bicara ahli harus obyektif harus tetap kontekstual dan tidak mengarah variabel-variabel di luar penelitiannya," pungkasnya. 

Sebelumnya, Rivai juga melemparkan pernyataan keras dengan menyebut ada yang memelihara isu ijazah palsu Jokowi.  

Hal itu beralasan karena perdebatannya saat ini bukan lagi untuk mencari kebenaran akademis, melainkan membuat kegaduhan.  

"Kami melihat ini sudah di luar betul persoalan akademis, mencari kebenaran. Nah, ini memang sudah membuat gaduh, ya mungkin di negara hukum ini jawabannya adalah, ya hukum harus jadi panglima ya untuk menghentikan ini semua," kata Rivai dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Dia menduga ada yang mengorkestrasi isu ini agar terus bergulir.

Namun, Rivai enggan menyebutkan nama yang dicurigai.  

Siapakah Rivai Kusumanegara? 

Dikutip dari banyak sumber, Rivai adalah alumnus Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta. 

Dia dikenal sebagai Ketua Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta

Jabatan ini menunjukkan perannya dalam menjaga kode etik dan disiplin advokat di wilayah DKI Jakarta.  

Rivai juga berperan aktif dalam berbagai organisasi hukum, termasuk Pro Bono Centre of Indonesian Bar Association (PBH PERADI) dan Departemen HAM PERADI. 

Keikutsertaannya dalam organisasi ini menyoroti komitmennya terhadap bantuan hukum pro bono dan penegakan hak asasi manusia.  

Rivai juga menjadi anggota International Bar Association (IBA), yakni forum advokat internasional.  

Pada tahun 2024, dia menjadi narasumber dalam PKKMB Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, membahas tantangan penegakan hukum di Indonesia. 

Seperti diketahui, tudingan ijazah palsu Jokowi yang diembuskan kubu Roy Suryo Cs kini melebar kemana-mana. 

Pihak Roy Suryo Cs kini tidak terlalu mempermasalahkan ijazah Jokowi setelah Bareskrim Polri menyebut hasil uji laboratorium forensik menyatakan asli.   

Roy Suryo C justru mempersoalkan skripsi, pengumuman koran mengenai penerimaan mahasiswa baru UGM tahun 1980  hingga lokasi KKN Jokowi. 

Kuasa hukum Jokowi lainnya, Yakup Hasibuan, menambahkan bahwa gelagat itu terlihat ketika Roy Suryo dan kawan-kawan kini tak hanya memainkan ijazah paslu, tetapi sejumlah isu lain yang berkaitan dengan politik. 

Yakup mencontohkan, kini muncul narasi kebencian seperti ingin memenjarakan Jokowi hingga menyinggung keluarganya.

"Kok statement-statement-nya mulai belok nih, kok sudah ada yang mengatakan yang tadi mengasingkan Pak Jokowi, kok statement-nya menyinggung keluarga Pak Jokowi, termasuk Mas Wapres dan lain-lain," imbuh dia.

Mereka kini menunggu apakah pihak kepolisian bisa mengungkap siapa dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi.

"Mulai terlihat nih, fakta-fakta baru (motif isu ijazah palsu) aslinya mulai terlihat. Ya, itulah yang kami sayangkan dan kami juga menunggu, seperti pertanyaan tadi, kami menunggu sebenarnya ini siapa di balik ini," ujar Yakup. 

Yakup juga menanggapi tudingan soal skripsi dan lokasi KKN Jokowi yang disebut fiktif oleh Rismon Sianipar. 

Menurut Yakup, tudingan palsu soal skripsi dan KKN itu muncul karena para pelapor sudah tidak bisa menarasikan mengenai ijazah palsu lagi karena Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.

"Selama ini, mereka mencoba menarasikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi laporan itu kini sudah dihentikan dan kelihatannya mereka sudah mentok karena memang tidak ada lagi yang perlu ditutupi, memang asli ijazahnya" ungkapnya dalam konferensi pers, Minggu (15/6/2025), dikutip dari YouTube iNews TV.

"Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu, kemudian KKN-nya tidak benar, lokasinya sudah dicek dan lain-lain," imbuhnya.

Yakup pun menegaskan, pihak Bareskrim sudah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi itu hingga ke skripsi dan KKN, bahkan sampai ke pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) juga.

Semua hal yang diperiksa itu, Yakup menegaskan, sudah diselesaikan.

"Perlu kami sampaikan bahwa pihak Bareskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan KKN juga, ke pihak kampus juga. Artinya, semua hal-hal yang coba mereka narasikan itu sudah diperiksa dan diselesaikan," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Yakup, mengenai skripsi dan KKN ini seharusnya tidak dipersoalkan lagi karena hal tersebut sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Bareskrim kepada pihak-pihak terkait.

"Sehingga, seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, KKN, mengenai dosen pembimbing, itu semua sudah diverifikasi dan dikonfirmasi oleh pihak Bareskrim ke pihak-pihak terkait dan berwenang," tegasnya.

"Ini menjadi sangat penting, saya nggak tau ya mungkin mereka sekarang tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah, karena ijazah memang sudah mutlak asli, (sekarang) mencoba lari kemana-mana," sambung Yakup.

Yakup mengatakan, tuduhan-tuduhan baru ini bisa merugikan masyarakat karena beritanya simpang siur.

Dia pun meminta agar pihak-pihak yang melayangkan tudingan itu agar berhenti dan mempertanggungjawabkan omongan mereka.

"Ini juga kita tidak mau terjadi sehingga masyarakat yang dirugikan ini dengan adanya berita simpang siur, mungkin dari media juga mau tidak mau harus meliput terus-terusan," ujarnya.

"Orang-orang yang mencoba menarasikan ini, saya minta untuk bertanggung jawab karena kami sebagai individu dan kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, bertindak."

 "Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga seharusnya berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," ungkap Yakup.