Alasan Komnas HAM Pertanyakan Wacana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Singgung Sejarah Kelam

Ia menyebut, korban-korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan keadilan, meski pengadilan HAM sudah dijanjikan sejak awal reformasi.

“Jadi, bagaimana jejak-jejak 32 tahun berkuasa apa yang kemudian ditorehkan dalam hal penegakan hak asasi manusia, demokrasi, membangun keadaban bangsa, mensejahterakan manusia dan lain sebagainya, saya kira itu adalah yang paling fundamental dalam tata kita berbangsa dan bernegara," tutur Anis.

Anis mengungkapkan keprihatinan atas menyempitnya ruang sipil dan meningkatnya kriminalisasi terhadap masyarakat yang kritis terhadap pemerintah.

Ia menilai, situasi tersebut menunjukkan regresi demokrasi yang semakin mengkhawatirkan.

“Hari ini kita masih melihat kebebasan pers, jika kita masih melihat ruang-ruang sipil kita meskipun tidak sepenuhnya ada, karena tadi juga sudah disinggung orang nulis saja, sekarang juga sudah tidak secure lagi," kata Anis.

Anis kemudian mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali kepada semangat dan makna sejati pahlawan seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan.

“Mari kita semua mengembalikan pada makna pahlawan yang sudah didefinisikan secara jelas dan tegas dan terang benderang di dalam satu regulasi yang itu sudah kita sebut sebagai Undang-undang tentang pemberian gelar dan kehormatan," pungkas dia.

Sebelumnya, nama Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul mengatakan, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.

"Jadi syaratnya dipenuhi melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang proses dari bawah," ucap Saifullah, dikutip dari laman Kemensos.

Selain Soeharto, ada sembilan nama lainnya yang juga diusulkan dalam daftar calon Pahlawan Nasional. Mereka adalah KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan KH Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id