Rekam Jejak Bimo Wijayanto yang Dipanggil Prabowo ke Istana Di Tengah Isu Jadi Dirjen Pajak

Rekam Jejak Bimo Wijayanto

Menurut penelusuran SURYA.co.id, Bimo Wijayanto lahir di Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 5 Juli 1977.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari bangku SMA Taruna Nusantara, tempat ia lulus pada tahun 1995.

Dari sekolah berasrama yang dikenal dengan disiplin tinggi dan kompetensi para alumninya, Bimo melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi.

Semangatnya untuk memperdalam ilmu membawanya ke luar negeri. Ia memperoleh gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari The University of Queensland, Australia, dan kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral (PhD) di bidang perpajakan di University of Canberra.

Ketika menempuh studi doktoralnya, Bimo dianugerahi Hadi Soesastro Australia Award—penghargaan bergengsi yang diberikan kepada figur muda Indonesia yang menjanjikan dalam bidang kebijakan publik dan pembangunan.

Disertasinya secara khusus membahas strategi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela pembayar pajak di Indonesia, sebuah isu krusial dalam sistem perpajakan nasional yang masih menghadapi tantangan rendahnya basis pajak dan tingginya tingkat penghindaran pajak.

Namun, Bimo tidak hanya berhenti di dunia akademik. Ia menapaki karier profesional di lintas sektor. Sebelum kembali ke pemerintahan, ia sempat bekerja di perusahaan konsultan global PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai auditor.

Pengalaman tersebut memperkaya perspektifnya mengenai tata kelola dan kepatuhan fiskal di sektor privat. Setelah itu, ia sempat berkarier di Direktorat Jenderal Pajak sebelum dipercaya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Di lembaga tersebut, ia banyak terlibat dalam penyusunan kebijakan lintas sektor, terutama yang berkaitan dengan iklim investasi dan daya saing Indonesia.

Tahun 2022, Bimo diangkat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk, sebuah perusahaan farmasi nasional, yang menunjukkan kapasitasnya dalam mengawasi tata kelola korporasi.

Di samping itu, peran penting yang kini ia emban adalah sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP), lembaga yang berperan langsung dalam memberi masukan strategis kepada Presiden dalam pengambilan kebijakan.

Nama Bimo mencuat dalam lanskap politik ekonomi nasional pada Mei 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Negara.

Banyak pihak menduga, pemanggilan itu erat kaitannya dengan rencana penunjukan dirinya sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Suryo Utomo yang masa jabatannya berakhir.

Jika hal ini terealisasi, maka Bimo akan menjadi Dirjen Pajak pertama di era pemerintahan Prabowo-Gibran.