Pro Kontra Dedi Mulyadi Masukkan Siswa ke Barak: Dilaporkan ke Komnas HAM, Menteri HAM Malah Dukung

SURYA.co.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memasukkan siswa nakal ke dalam barak militer menuai pro dan kontra.

Bagi pihak yang kontra atau menentang kebijakan ini, sangat getol melayangkan kritik.

Seperti Komnas HAM, KPAI hingga sejumlah anggota DPR.

Bahkan, ada seorang wali murid bernama Adhel Setiawan, melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM.

Di sisi lain, kebijakan Dedi Mulyadi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah kepala daerah.

Bahkan ada juga daerah lain yang mengikuti.

Baca juga: Akhirnya Gebrakan Baru Dedi Mulyadi Membuahkan Hasil, Dipuji Mendagri: Prestasi, Tak Bisa Dibantah

Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri menyatakan mendukung kebijakan tersebut.

Lantas, seperti apa pro kontra kebijakan Dedi Mulyadi tersebut?

Wali Murid Laporkan ke Komnas HAM

Adhel Setiawan, wali murid berani melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM.

Adhel Setiawan juga mengkritik keras kebijakan yang diinisiasi Dedi Mulyadi terkait mengirim siswa nakal ke barak militer.

Dia mengaku tak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini."

"Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel Setiawan dikutip SURYA.CO.ID dari tayangan Kompas TV, Jumat (9/5/2025).

Adhel mengungkapkan tiga alasan tidak setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi.

Pertama, makna dari pendidikan.

Menurutnya, mantan Bupati Purwakarta itu tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan."

"Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk."

"Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," pungkas Adhel Setiawan.

"Permasalahan kenakalan remaja menurut kami sebagai orang tua siswa, kenakalan siswa karena mereka tidak didengar permasalahan mereka, dan itu tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan."

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Baca juga: Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, Bupati Jember Gus Fawait Tegas Larang Study Tour ke Luar Kota: Memberatkan

Kedua, Adhel mempertanyakan soal kurikulum yang dipakai militer untuk mendidik para siswa nakal.

Dia merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di barak militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi?"

"Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke barak militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga."

"Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan."

"Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.

Alasan ketiga, Adhel menduga Dedi Mulyadi sedang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur.

Baca juga: Rekam Jejak Adhel Setiawan Wali Murid yang Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Profesi Mentereng

Sebab kata Adhel, tidak ada pasal dalam undang-undang yang memperbolehkan militer ikut andil dalam mendidik para siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya."

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang"

"Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," pungkas Adhel.

Menteri HAM Mendukung

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai membela Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam polemik pengiriman siswa-siswa bermasalah ke barak militer. 

Natalius Pigai menyebut langkah Dedi Mulyadi itu tidak melanggar HAM.

Menurut Pigai, program ini dapat menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, serta tanggung jawab siswa yang dinilai memiliki perilaku menyimpang.

Ia menegaskan pendekatan militer bukanlah bentuk pelanggaran HAM, melainkan bagian dari proses pendidikan.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," katanya.

Baca juga: Sosok Adhel Setiawan, Berani Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Gegara Masukkan Siswa ke Barak

Tak cuma mendukung program yang digagas Dedi Mulyadi ini, Pigai bahkan berencana mengusulkan penerapannya secara lebih luas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. 

"Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Berbeda dengan Pigai, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta pelibatan lembaga militer dalam pendidikan untuk masyarakat sipil sebaiknya dievaluasi kembali. 

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Atnike menambahkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia pendidikan sebaiknya sebatas pada edukasi karier, seperti memperkenalkan peran dan tugas TNI kepada siswa, bukan sebagai institusi pelatihan disipliner bagi anak-anak yang dianggap bermasalah.

Seperti diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi telah berjalan di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung.

Pada Jumat (2/5/2025), sebanyak 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya, dikirim untuk mengikuti pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Di Bandung, 30 pelajar yang dianggap memiliki perilaku menyimpang menjalani program serupa di Rindam III Siliwangi.

Program ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pelatihan selama 14 hari, dengan fokus pada pembentukan karakter dan penanaman nilai bela negara.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan alternatif pembinaan kepada siswa yang rentan terseret pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

Ia menekankan bahwa pendekatan militer dianggap mampu membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan siswa.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id