Jurnalis di Jombang Beri Pandangan Kritis Dampak Medsos Pada Opini Publik, Harus Ada Tanggung Jawab!

Sementara dari kacamata pemerintah, pihaknya mengaku menempatkan diri sebagai pembina. Juga didapuk memegang amanah untuk memotivasi, bagaimana berkarya dalam mendukung pembangunan daerah. 

"Kami harap bisa menyebarkan informasi dan sosialisasi mendukung pembangunan daerah. Meningkatkan partisipasi masyarakat, memberdayakan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan ekonomis dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan," ungkapnya.

Menurut Muhammad Mufid sebagai Ketua PWI Jombang, peran medsos di era digitalisasi yang masif hari ini tidak bisa dihindari. Setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya tanpa harus takut terjerat masalah.

"Angin segar untuk dunia kebebasan berpendapat, dan pegiat medsos. Diberikan perlindungan hukum seperti teman-teman jurnalis. Pegiat medsos juga sudah dilindungi, tetapi tetap harus bertanggung jawab. UU ITE tidak bisa dikenakan terhadap pegiat medsos yang mengkritisi lembaga. Peran pemerintah sudah jelas dalam titik ini," beber Mufid.

Mufid juga menyoroti peran pemerintah dalam mengakomodir pegiat medsos maupun jurnalis di daerah. 

"Untuk mengakomodir teman-teman media atau medsos memang sudah diberlakukan. Namun anggaran untuk mengakomodir media dan pegiat medsos di Kominfo Jombang sangat kecil. Sehingga mungkin ada kebijakan daerah supaya dapat mengakomodir semua lini," tandasnya. 

Sedangkan menurut Amir Zaki sebagai Ketua IJTI Jombang, medsos punya peran penting dalam mempengaruhi opini yang berkembang di masyarakat. 

"Pegiat medsos bekerja untuk publik. Pegiat medsos harus bertanggungjawab kepada pasar yang lebih luas. Teman-teman pegiat medsos sudah disamakan oleh pemerintah seperti jurnalis media mainstream, yang kita tahu, jurnalis punya tata cara bagaimana membuat tulisan, konten dan sebagainya," tukas Amir.

Pegiat medsos, lanjutnya, punya peran dalam membentuk opini publik namun harus tetap bijak dan bertanggung jawab.

"Tetapi harus diingat, opini publik itu tidak boleh asal. Contoh kita melihat kasus Ridwan Kamil, itu digiring menjadi opini isu publik. Karena di medsos, sentimen pribadi itu bisa menjadi trigger atau pemicu. Jadi pegiat medsos harus bertanggungjawab kepada publik," pungkasnya. *****