Sosok Ketua PKL Jombang yang Kecewa PLN Tolak Donasi untuk Bayar Tagihan Listrik Penjual Gorengan

SURYA.co.id - Meski masalah Masruroh, penjual gorengan yang dapat tagihan listrik Rp12,7 juta sudah selesai, tapi sedikit menyisakan kekecewaan.

Pasalnya, sumbangan yang dikumpulkan ratusan anggota Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) Jombang untuk membantu Masruroh, sempat ditolak oleh PLN.

Kekecewaan salah satunya diungkap oleh Ketua Sepekal Jombang Joko Fattah Rohim.

Fattah mengatakan, total donasi yang terkumpul sejumlah Rp 5.120.500 akan disumbangkan untuk membantu Masruroh.

Uang yang dikumpulkan sejak hari Jumat (25/4/2025) lalu ini merupakan hasil sumbangan dari pada pedagang yang ikut bersimpati atas kasus yang menimpa Masruroh.

"Ini kami ditolak, kata manajemen, mereka tidak mau menerima karena prosedurnya tidak boleh. Kami sangat kecewa dengan sikap manajemen yang seperti ini," ucap Fattah.

Baca juga: Kekayaan Sadarestuwati, Anggota DPR yang Lunasi Tagihan Listrik Rp 12,7 Juta Janda Penjual Gorengan

Ia menuturkan, tujuan dari para pedagang adalah baik, untuk membantu meringankan beban Masruroh. 

Namun sikap yang ditunjukkan oleh Manajemen PLN membuat mereka tidak bisa berbuat apapun selain mengungkap rasa kecewa. 

"Kami kesini tidak ingin apa-apa hanya ingin membantu ibu Masruroh. Kami ingin memberi, tapi tadi tidak diterima. Alasannya tidak jelas, katanya prosedur mereka tidak mengizinkan," katanya. 

Fattah mengaku akan menggerakkan massa untuk menggelar aksi lanjutan. 

"Langkah selanjutnya, mungkin kami akan turun jalan ke PLN. Karena seperti masyarakat kecil ini perlu dilindungi hak nya jangan terus dipersulit. Kasian," pungkas Fattah. 

Siapa Joko Fattah Rohim?

Menurut penelusuran SURYA.co.id, Joko Fatah Rochim, yang akrab disapa Cak Fattah, adalah seorang aktivis sosial dan tokoh masyarakat di Jombang, Jawa Timur.

Ia dikenal sebagai Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) dan Pembina Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) Jombang.

Perannya sangat aktif dalam membela kepentingan pedagang kecil serta mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.