Wawancara Eksklusif - Gebrakan Bupati Gus Fawait, Warga Jember Gratis Berobat di Faskes se-Indonesia

Selain memberikan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Penerima beasiswa tersebut nantinya akan memperoleh biaya hidup Rp 500 ribu setiap bulan.

Hal tersebut dilakukan untuk menaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang selama ini masib sangat rendah.

SURYA: Selama dua bulan ini, maslah apa  yang masih  menjadi tantangan?

Gus Fawait: Saya bicara bareng Pak sekda, mengenai  bagaimana membelanjakan APBD Jember ini seefektif mungkin. Tentu setiap OPD harus menghilangkan ego sektoral.

Jangan sampai Dinas Koperasi dan UMKM ke Barat, Dinas Pariwisata ke timur. Karena setiap dinas ini saling berkaitan.

Saya ingin membuat event yang mampu menggabungkan Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata.

Dengan event olahraga yang melibatkan anak sekolah, yang bisa mendatangkan masyarakat dari luar daerah  Di luar event penjualnya adalah pelaku UMKM.

Kalau itu bisa terlaksana dengan baik, uang APBD yang kecil akan efektif, sebagai instrumen menumbuhkan perekonomian lokal.

SURYA: Apa Pesan Presiden Prabowo pada saat retret?

Gus Fawait: Selalu hadir ditengah masyarakat, dan menjadi solusi ketika mereka mendapatkan masalah. Paling penting adalah menjaga perasaan rakyat.

Makanya saya memutuskan, untuk memakai mobil dinas Avanza, meskipun mobil pribadi saya lebih bagus. Tetapi saya putuskan gunakan kendaraan tersebut untuk menjaga perasaan masyarakat.

Ketika pelantikan TP-PKK, saya sampaikan PKK jangan jadi organisasi sosialita di Jember. Nanti memberi bantuan masyarakat Rp 200 ribu, sepatu yang digunakan seharga Rp 50 juta.

Itu adalah pesan Pak Prabowo adalah untuk menjaga perasaan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.

SURYA: Apa pesan untuk Kepala OPD agar tidak terjerat kasus hukum?

Gus Fawait: Selama menjalankan tugas sebagai pelayan publik, harus memperhatikan karena itu panglima tertinggi di negara ini. Sehingga apapun kebijakan yang dibuat, harus berdasar pada regulasi.

Selain itu, sebelum menetapkan kebijakan harus melihat  data dahulu agar program kerja ini tepat sasaran.

Setelah itu dilakukan kajian dengan melibatkan perguruan tinggi, BPS dan Bank Indonesia, supaya kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat.

Kalau aturan, data dan kajian dilaksanakan dengan baik. Insyallah kita akan terhindar dari kasus hukum.