Kawal UHC Prioritas di Jember, Bupati Fawait Tidak Mau Ada Penolakan Pasien di Rumah Sakit

SURYA.CO.ID, JEMBER - Bupati Jember, Muhammad Fawait alias Gus Fawait langusung mengawal pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) prioritas di fasilitas kesehatan di Jember.

Menurut Gus Fawait, hampir setiap dua pekan ia menggelar rapat bersama direktur rumah sakit pemerintah dan kepala Puskesmas, hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada penolakan pasien.

"Jangan sampai ada penolakan pasien di rumah sakit. Pasien datang, jangan suruh mengurus administrasi. Tetapi layani dulu," kata Gus Fawait, Selasa (29/4/2025).

Setelah itu, kata Gus Fawait, keluarga pasien diarahkan mengurus adminitrasi melalui UHC Corner di rumah sakit milik Pemkab Jember.

"Jadi tidak boleh, ada masyarakat Jember masuk rumah sakit (dipersulit administrasi). Kalau masih ada kendala di lapangan, masyarakat dapat melaporkan lewat saluran Wadul Gus'e," kata Gus Fawait.

Gus Fawait mengatakan, aduan masyarakat tersebut langsung masuk di tablet milik Bupati Jember."Nanti akan saya deposisi ke OPD terkait, termasuk dinas kesehatan," imbuhnya.

Ia mengingatkan pula, iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin telah ditanggung Pemkab Jember. "Jadi ketika ada warga sakit, rumah sakit tinggal klaim ke BPJS sebab iurannya sudah kami bayar setiap bulannya, terutama masyarakat tidak mampu," ucap Gus Fawait.

Gus Fawait mengaku ngotot agar UHC prioritas bisa menekan angka kematian ibu dan bayi. Sehingga layanan dasar untuk kesehatan harus dioptimalkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Jember, Yessy Novita mengatakan, 98,61 persen warga Kota Tembakau sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kabupaten Jember berhasil mencapai UHC Prioritas karena sebanyak 2.579.623 dari total 2.615.874 jiwa penduduk, telah menjadi peserta BPJS Kesehatan," kata Yessy.

Sementara untuk tingkat keaktifannya, kata Yessy, mencapai 81,72 persen atau 2.137.579 jiwa, dan iuran BPJS Kesehatannya tidak menunggak.

"Ada pun rincian peserta aktif yaitu 97,79 persen atau 909.427 jiwa, berasal dari segmen PBPU Pemda, 84,23 persen atau 805.959 jiwa dari segmen PBI JK," rincinya.

Sementara untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri, Yessy mengungkapkan sebanyak 104.560 jiwa atau 36,70 persen.

"Ada 69,56 persen atau 177.252 jiwa peserta PPU Badan Usaha, 94,01 persen atau 95.882 jiwa peserta PPU Penyelenggara Negara, serta 87,17 persen atau 44.499 jiwa dari segmen Bukan Pekerja (BP),” ulasnya.

Yessy berhadap masyarakat dan semua pihak turut berperan dalam meningkatkan transformasi mutu layanan di fasilitas kesehatan, dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

"Apabila menemukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan, jangan ragu untuk melaporkannya kepada BPJS Kesehatan. Kami siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk demi perbaikan layanan,” tuturnya. *****