Larang Perusahaan Menyandera Ijazah Pekerja, DPRD Jatim Tantang 'Kesaktian' Perda 8 Tahun 2016

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim mendorong agar implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi acuan utama dalam penuntasan polemik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. 

Sebab dalam regulasi tersebut tidak saja mengatur tentang larangan menahan ijazah namun juga mencantumkan sanksi. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan mengungkapkan, pihaknya ingin regulasi ini tidak hanya menjadi 'macan kertas'.

Sehingga ia berharap penuntasan polemik penahanan ijazah karyawan oleh UD Sentosa Seal di Surabaya dapat memakai aturan ini. 

"Saatnya menguji kesaktian Perda apakah memiliki taji atau sekadar berkas bekas seperti lainnya," tegas Jairi saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (25/4/2025). 

Dalam regulasi tersebut, perusahaan memang tidak diperkenankan untuk menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan. Ketentuan ini secara jelas diatur dalam pasal 42. 

Jika hal ini dilanggar maka bisa berakibat pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal 50 juta. "Ini juga berlaku bagi perusahaan lainnya yang melakukan pelanggaran serupa," terangnya. 

Politisi Partai Golkar itu mengajak seluruh pihak berfokus pada penerapan Perda itu. Tidak bergeser pada pro kontra rencana penerbitan ijazah sebagaimana disampaikan Gubernur Jatim beberapa waktu lalu. 

Rencana Khofifah ini belakangan memang menjadi sorotan publik di tengah berbagai upaya lain. Namun, Jairi membela rencana Khofifah tersebut. Menurutnya, pengganti ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebagai jalan keluar lain. 

"Ini adalah iktikad baik Bu Gubernur agar para pekerja yang benar-benar kehilangan ijazah, haknya bisa segera dikembalikan untuk melamar pekerjaan di tempat lain," ungkap politisi muda ini. 

Sementara Khofifah saat ditemui wartawan pasca rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/4/2025), sempat menyinggung kembali rencana itu. 

Khofifah menjelaskan, rencana penggantian ijazah korban telah mempertimbangkan banyak hal. 

Terutama dalam memberikan kepastian kepada mereka yang menjadi korban penahanan ijazah oleh perusahaan tersebut. 

Namun menurut Khofifah, upaya ini bukan berarti sebagai jalan pintas di tengah berbagai upaya lain yang saat ini sedang berjalan. "Jadi, saya ini bukan bim salabim," kata Khofifah.

Khofifah bercerita, telah berkomunikasi dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, juga pihak kepolisian. Yakni Kapolrestabes dan Kapolres Tanjung Perak. 

Selain itu ia telah menggali cerita dari Putri, salah seorang mantan karyawan. Lalu juga bertanya kepada Diana Jan Hwa yang merupakan pemilik UD Sentosal Seal. 

Menurut Khofifah, dari berbagai komunikasi yang telah dilakukan, ia ingin konsentrasi pada perlindungan masyarakat. Apalagi proses hukum yang berjalan tentu membutuhkan waktu. 

Khofifah tidak ingin dalam proses waktu hingga putusan nantinya, mengganggu mereka yang ingin bekerja di tempat lain. 

Akhirnya Khofifah pun bertanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait kemungkinan tersebut. 

"Asal ada Dapodiknya katanya. Kalau sekolahnya sudah tutup gimana. Tetap bisa dari Dindik Jatim. Tanda tangan kadis, asalkan ada di Dapodik," terangnya. 

Khofifah menerangkan, Pemprov Jatim melalui Disnakertrans telah membentuk posko pelaporan. Tujuannya menghimpun berbagai data mereka yang melapor. 

"Sehingga, suatu saat dibutuhkan penerbitan itu datanya lengkap. Jadi jangan dipikir (menerbitkan ulang ijazah, Red) itu bim salabim," ungkap Khofifah.  *****