Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Jatim 2024, Sejumlah Sektor Jadi Atensi DPRD Jatim

Namun demikian, Pemprov Jatim diminta untuk terus memikirkan strategi, program dan kegiatan apa yang harus dilakukan.

Apalagi, ada 17 kabupaten/ kota yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas provinsi Jawa Timur.

"Hal ini penting agar APBD Jawa Timur maupun sinergi dengan APBD Kab/Kota tidak tumpang tindih dalam program dan kegiatan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di 17 daerah," ucap Harisandi.

Urusan kemiskinan juga menjadi atensi Fraksi PKB DPRD Jatim.

Juru Bicara Fraksi PKB Alyadi Mustofa meminta agar Pemprov Jatim menyusun roadmap pengentasan kemiskinan, khususnya di Pulau Madura.

Hal ini ditegaskan penting mengingat kondisi sosial-ekonomi di Madura yang memerlukan kebijakan afirmatif yang terencana.

"Roadmap harus mencakup berbagai aspek, mulai dari prioritas kebijakan, target capaian, sumber daya yang dibutuhkan, hingga pihak-pihak yang terlibat. Roadmap akan menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis," ungkap Alyadi.

Selain kemiskinan, F-PKB juga memberi perhatian pada sektor pendidikan.

Dalam penjelasan mereka, Indeks pendidikan dinilai belum sepenuhnya optimal.

Pemprov Jatim pun diminta memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan memeratakan layanan pendidikan.

Meskipun pendidikan menengah semakin berkembang, masih terdapat ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Persoalan pokok dari penerimaan murid baru sistem zonasi selama tujuh tahun terakhir adalah juga lantaran belum meratanya keberadaan sekolah negeri.

Menurut Alyadi, hal ini perlu jadi perhatian.

F-PKB meminta penjelasan mengenai langkah konkret Pemprov ke depan dalam memperluas akses hingga peningkatan kualitas hingga pemerataan layanan pendidikan.

"Khususnya pendidikan menengah," terangnya.