Resmi Ditetapkan, DPRD Jatim Minta P-APBD Jatim 2025 Harus Responsif terhadap Kondisi Sosial

SURYA.co.id, SURABAYA - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur 2025 resmi diteken dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (8/9/2025).

Dalam P-APBD Jatim 2025, dari sisi Pendapatan Daerah mengalami perubahan yang semula ditargetkan sebesar Rp 28,448 triliun berubah menjadi Rp 28,599 triliun.

Sementara Belanja Daerah mengalami perubahan dari semula dianggarkan Rp 30,224 triliun menjadi Rp 32,997 triliun.

Sebelum disahkan, seluruh fraksi memang terlebih dahulu menyampaikan pandangan akhir tentang pembahasan P-APBD Jatim 2025.

Meski seluruhnya menyetujui, sejumlah harapan dan catatan disampaikan fraksi di dewan.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, HM Hasan Irsyad, meminta agar P-APBD Jatim lebih responsif terhadap kondisi sosial.

"Momentum P-APBD 2025 harus responsif terhadap situasi sosial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat," kata Hasan Irsyad.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dengan didampingi empat Wakil Ketua, yakni Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono dan Sri Wahyuni.

Rapat paripurna ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar meminta, kebijakan dan program kegiatan dapat dilaksanakan dalam bentuk mengoptimalkan pelayanan publik, seperti Pasar Murah Sembako dan/atau Bantuan Sosial Sembako, peningkatan program beasiswa dan kelompok penerima manfaat/KPM dan di sebagainya.

Hasan Irsyad menegaskan, hasil pembahasan terkait tambahan PAD dan pergeseran anggaran dari beberapa program, agar didistribusi pada belanja prioritas yang dibutuhkan masyarakat pada paruh tahun Anggaran 2025.

"Utamanya, dengan memperhatikan usulan dan diarahkan mendukung fungsi komisi-komisi," ucapnya.

Fraksi Partai Demokrat juga menerima perubahan terhadap P-APBD Jatim 2025 dengan penajaman pada pembangunan ekonomi.

Demokrat menekankan pentingnya akselerasi infrastruktur, stabilitas inflasi, dan penguatan UMKM.

Rekomendasi strategis Fraksi Demokrat meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, memperkuat UMKM serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.