Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Jatim 2024, Sejumlah Sektor Jadi Atensi DPRD Jatim

SURYA.co.id, SURABAYA - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Jatim tahun 2024 kini tengah jadi pembahasan di DPRD Jatim.

Seluruh fraksi yang ada di dewan telah menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna yang berlangsung Rabu (9/4/2025).

"Secara umum mengapresiasi kinerja 1 tahun. Namun tentu masih ada hal-hal yang dikritisi. Tapi, secara umum dari 9 fraksi yang ada menyampaikan apresiasi," kata Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

Rapat paripurna itu menjadi tindak lanjut setelah beberapa waktu lalu, Gubernur membacakan nota penjelasan LKPJ.

Dalam rapat paripurna Rabu ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono.

Musyafak dan Deni hadir bersama jajaran pimpinan dewan lainnya.

Sementara dari Pemprov Jatim hadir Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Pandangan umum fraksi itu disampaikan dan dibacakan dalam rapat paripurna tersebut.

Dari pandangan umum itu, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah harapan, di antaranya adalah pada Indeks Kinerja Utama (IKU) pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disoroti oleh Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Harisandi Savari, F-PKS secara umum memberi apresiasi atas tercapainya IKU sebesar 4,93 persen dibanding target di rencana kerja pemerintah daerah perubahan 2024.

Meski begitu, F-PKS menilai jika dilihat lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi 2024 ini mengalami tren menurun dibanding tahun 2022 yang berada di angka 5,34 persen dan tahun 2023 sebesar 4,95 persen.

"Oleh sebab itu, fraksi PKS meminta kepada Gubernur untuk memitigasi sektor apakah yang masih bisa dipertahankan dan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya agar pertumbuhan ekonomi kita kembali rebound bahkan di mendekati batas atas target RKPD," ungkap Harisandi.

Sektor lain yang juga disorot adalah Berkaitan IKU angka kemiskinan sebesar 9,56 persen.

Fraksi PKS memberi apresiasi atas tercapainya penurunan tingkat kemiskinan yang melampaui target RKPD 2024 sebesar 10,56 – 9,75 persen.

Bahkan berhasil menurunkan 3,58 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi 0,66 persen.

Namun demikian, Pemprov Jatim diminta untuk terus memikirkan strategi, program dan kegiatan apa yang harus dilakukan.

Apalagi, ada 17 kabupaten/ kota yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas provinsi Jawa Timur.

"Hal ini penting agar APBD Jawa Timur maupun sinergi dengan APBD Kab/Kota tidak tumpang tindih dalam program dan kegiatan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di 17 daerah," ucap Harisandi.

Urusan kemiskinan juga menjadi atensi Fraksi PKB DPRD Jatim.

Juru Bicara Fraksi PKB Alyadi Mustofa meminta agar Pemprov Jatim menyusun roadmap pengentasan kemiskinan, khususnya di Pulau Madura.

Hal ini ditegaskan penting mengingat kondisi sosial-ekonomi di Madura yang memerlukan kebijakan afirmatif yang terencana.

"Roadmap harus mencakup berbagai aspek, mulai dari prioritas kebijakan, target capaian, sumber daya yang dibutuhkan, hingga pihak-pihak yang terlibat. Roadmap akan menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis," ungkap Alyadi.

Selain kemiskinan, F-PKB juga memberi perhatian pada sektor pendidikan.

Dalam penjelasan mereka, Indeks pendidikan dinilai belum sepenuhnya optimal.

Pemprov Jatim pun diminta memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan memeratakan layanan pendidikan.

Meskipun pendidikan menengah semakin berkembang, masih terdapat ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Persoalan pokok dari penerimaan murid baru sistem zonasi selama tujuh tahun terakhir adalah juga lantaran belum meratanya keberadaan sekolah negeri.

Menurut Alyadi, hal ini perlu jadi perhatian.

F-PKB meminta penjelasan mengenai langkah konkret Pemprov ke depan dalam memperluas akses hingga peningkatan kualitas hingga pemerataan layanan pendidikan.

"Khususnya pendidikan menengah," terangnya.