PIKP ITS Surabaya Usulkan Strategi Nasional untuk Hadapi Kebijakan Tarif Impor AS

SURYA.co.id | SURABAYA - Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PIKP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengusulkan strategi nasional untuk menghadapi kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) melalui Reciprocal Tariff.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada 3 April 2025 dan dinilai dapat mengganggu stabilitas perekonomian global, termasuk Indonesia.

Kepala PIKP ITS Surabaya, Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng, mengatakan bahwa penerapan tarif impor ini didasarkan pada defisit neraca perdagangan bilateral AS dengan negara mitra dagang.

Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenai tarif sebesar 32 persen.

"Kebijakan ini murni berorientasi pada perlindungan ekonomi domestik AS, tanpa mempertimbangkan aliansi geopolitik seperti BRICS maupun hubungan bilateral lainnya," kata Arman, Rabu (9/4/2025).

Ia menambahkan bahwa bahkan negara sekutu AS seperti Vietnam dan Kamboja turut dikenai tarif tinggi.

"Ini menunjukkan bahwa AS tidak lagi memprioritaskan hubungan strategis, tapi semata-mata hanya fokus pada kepentingan industrinya sendiri," ujarnya dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS tersebut.

Arman memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat mengganggu ekspor Indonesia, terutama sektor nonmigas yang bergantung pada pasar Amerika.

Ia juga menyoroti potensi Indonesia menjadi target limpahan barang dari negara lain yang terdampak kebijakan ini.

"Kita harus waspada agar Indonesia tidak menjadi pasar limpahan barang negara lain yang tidak dapat masuk ke AS," tuturnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Arman mengusulkan enam langkah utama yang harus diambil pemerintah Indonesia, yaitu strategi resiprokal cerdas, penguatan produksi dalam negeri, transformasi sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan, sinkronisasi kebijakan antarsektor, diplomasi ekonomi, dan konsolidasi pelaku bisnis nasional.

Strategi ini merupakan hasil sinergi antara Pusat Studi PIKP ITS dan Program Studi Magister serta Doktor Ilmu Lingkungan dan Kebijakan Publik (ILKP) ITS di bawah Sekolah Interdisiplin Manajemen Teknologi (SIMT) ITS.

Menurut Arman, kolaborasi lintas disiplin ini penting untuk menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap dampak dan respons kebijakan tarif tersebut.

Salah satu pilar penting dalam strategi tersebut adalah pembentukan jaringan ekspor nasional yang kuat, meniru model Korea Selatan dan Jepang.

"Indonesia dapat membentuk jaringan ekspor yang kuat melalui sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan akademisi," jelasnya.