Teruskan Aspirasi Mahasiswa Untuk Menolak Revisi UU TNI, Ketua DPRD Gresik Teken Pakta Integritas

SURYA.CO.ID, GRESIK – Unjuk rasa aliansi Mahasiswa Gresik di Gedung DPRD Gresik, Senin (24/3/2025) lalu membuahkan hasil. Tuntutan mahasiswa menolak Revisi UU TNI mendapat dukungan dari Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir lewat penandatanganan pakta integritas bersama.

Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang berlangsung sejak siang di Bulan Suci Ramadhan itu berlangsung tertib dan aman.  Massa aksi menganggap revisi UU TNI beresiko mengaburkan batas antara tugas militer dan sipil sehingga mengancam demokrasi dan supremasi sipil.

Mahasiswa mendesak DPRD Gresik mengambil sikap tegas dengan menolak RUU TNI dan segera mengajukan revisi ke DPR RI.

“Kami tegas menolak Revisi UU TNI, karena dapat mencederai demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Cabut revisi UU TNI, kembalikan Undang-Undang TNI sesuai dengan kedaulatan rakyat,” kata koordinator unjuk rasa, Moch Faiz Murtadlo, Selasa (25/3/2025).

Unjuk rasa mahasiswa berlangsung kondusif. Puluhan personel Polres Gresik mengawal ratusan mahasiswa yang berangkat dari Taman Bundaran Randuagung, Kecamatan Kebomas. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu hadir di lokasi untuk memastikan situasi tetap aman.

Beberapa tuntutan mahasiswa adalah Meminta keterbukaan mekanisme pengesahan Revisi UU TNI; Menuntut kejelasan dan ketepatan peran TNI dalam revisi Undang-Undang.

Sebab TNI bukan lembaga independen, melainkan berada di bawah kebijakan politik negara, sehingga setiap perubahan regulasi harus sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

"Kami meminta kajian mendalam dan diskusi terbuka dengan DPRD mengenai dampak revisi UU TNI pada masyarakat guna mengantisipasi potensi dampak negatif yang timbul akibat perubahan kebijakan tersebut," katanya.

Sementara Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan turun langsung menemui mahasiswa dari berbagai kampus yang berorasi di depan gedung dewan.

“Hari ini saya sampaikan kepada semua massa aksi, kami di DPRD Gresik bersama mahasiswa dengan membuat fakta integritas sebagai tanggung jawab kami dalam mengawal tuntutan terkait pengesahan UU TNI,” kata Syahrul.

Lebih lanjut Syahrul menambahkan, DPRD Gresik tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengesahan revisi UU TNI. Namun DPRD Gresik berkomitmen meneruskan tuntutan mahasiswa ke DPR RI. 

“DPRD Gresik tidak memiliki kewenangan menolak, karena itu wewenang DPR RI. Kami akan sampaikan. Saya yang tandatangani. Silakan kalian saksikan,” tegasnya. 

Unjuk rasa yang dikawal langsung oleh Kapolres Gresik itu berjalan aman dan kondusif. "Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, namun tetap harus dilakukan dengan bertanggung jawab," kata Rovan. *****