Selain Dukung Larangan Study Tour Dedi Mulyadi, Disdik Cimahi Larang Sekolah Tarik Biaya Perpisahan

SURYA.CO.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang sekolah menggelar study tour, ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi.

Kepala Bidang Pembinaan SD pada Disdik Kota Cimahi, Ana Julia, menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti arahan dari Dedi Mulyadi. 

"Kami harus menyesuaikan dengan kebijakan dari pusat dan provinsi.

"Yang pasti kami akan mengikuti arahan dari provinsi."

"Apa pun kebijakan yang ditetapkan, kami pasti akan menyesuaikannya," kata Ana, dikutip SURYA.CO.ID dari laman Cimahikota.go.id.

Kendati begitu, pihaknya masih memperbolehkan adanya study tour jika dilakukan di kawasan Jawa Barat.

"Kami sudah menindaklanjuti surat edaran dari gubernur, surat edarannya juga sudah dibuat versi Kota Cimahi, tetapi isinya tetap sama dengan edaran gubernur," ucapnya.

Sementara untuk kegiatan perpisahan sekolah, Disdik Cimahi juga sudah melarang kegiatan dilakukan di luar sekolah. 

"Kami mengikuti arahan dari gubernur. Meskipun kami memiliki otonomi daerah, tetap harus sejalan dengan aturan yang lebih tinggi," jelasnya. 

Saat ini, Disdik Cimahi berpegang pada kebijakan tersebut sambil menunggu aturan tertulis dari provinsi.

Ana juga mengingatkan pihak sekolah agar menunda segala bentuk pungutan untuk kegiatan apa pun. 

"Kami sudah mengimbau sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun."

"Kepala Dinas Pendidikan juga telah menginstruksikan agar semua pungutan ditunda sampai ada aturan lebih lanjut," kata Ana. 

Menurutnya, dalam rapat dengan para kepala sekolah, Disdik Cimahi telah menyampaikan imbauan ini meskipun masih menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat. 

"Sementara ini, kami hanya bisa menyampaikan imbauan untuk menunda kegiatan-kegiatan tersebut sampai ada aturan tertulisnya," tandasnya.  

Baca juga: Ancaman Dedi Mulyadi pada ASN yang Ketahuan Minta-Minta THR pada Pengusaha: Non-aktifkan

Gebrakan Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjawab kritikan yang dilayangkan kepadanya terkait kebijakan pelarangan sekolah melakukan study tour ke luar Jawa Barat 

Pada awalnya Dedi Mulyadi mengucapkan terimakasih pada pihak yang mengkritik kebijakannya, karena itu bagian demokrasi. 

Namun, khusus kritikan yang disampaikan pengusaha tour and travel, Dedi memberikan jawaban yang menohok. 

"Saya tegaskan, travel, penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus obyeknya anak sekolah?" tanya Dedi dalam video yang diunggah di youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Rabu (26/2/2025). 

Menurut Dedi, kalau menjadikan obyek anak sekolah, berarti telah melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan.

Mengubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi komersial. 

"Kalau jadi penyelenggara tour and travel obyeknya anak sekolah, gak usah belajar marketing. 
Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup jadi deh barang."

"Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk, dan busnya mengalami kecelakaan seperti terjadi di siswa SMK di Depok, di Ciater," kata Dedi.

Terkait tudingan bahwa soal kemiskinan tugas gubernur, menurut Dedi, justru kegiatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. 

Alasannya, orangtua yang berpenghasilan pas-pasan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran 4-5 juta, hal itu itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. 

Orangtua akan mencari pinjaman, baik ke rentenir, pinjaman online hingga bank keliling. 

Akhirnya hal ini menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan semakin meningkat. 

"Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kebutuhan dasarnya, itu ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mendidik masyarakat untuk investasi," katanya. 

Menurut Dedi, negara telah mensubsidi pendidikan triliunan rupiah agar beban orangtua menurun, bahkan hingga zero.

Tetapi kalau masih ada kegiatan pungutan in, maka subsidi pendidikan tidak ada arti. 

"Kalau tidak ada arti, lebih baik sekolah bayar saja, uang puluhan triluan untuk kepentingan, investasi, infrastruktur dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi publik," selorohnya. 

Dedi mencontohkan, jika jumlah seluruh siswa SMA/SMK kelas 3 di Jawa Barat ada 800.000 orang, jika semuanya diminta membayar Rp 4 juta untuk study tour, maka diperlukan dana Rp 3,2 triliun. 

"Dana Rp 3,2 T itu lari kemana-mana. Kalau Rp 3,2 T didorong untuk investasi, persiapkan masuk Perguruan Tinggi, bekerja, mengikuti pelatihan yang bermanfaat, ini sangat berarti."

"Untuk itu mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara berpandangan rasional," katanya. 

Dedi tidak melarang siswa kelas 3 untuk membuat kegiatan kreatif yang berkesan dengan budget minim, seperti kegiatan seni saat perpisahan atau foto kenangan yang dikoordinir OSIS. 

"Yang dilarang itu kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya sekedar hura-hura," tegasnya.  

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung