Mendidik Khusus Anak Miskin, Gerindra Ajak Pemkab Jombang Bahas Teknis Pelaksanaan Sekolah Rakyat

Bupati Jombang, Warsubi juga mengatakan bahwa pemda masih melakukan kajian bersama DPRD Jombang terkait lahan di Denanyar yang wacananya akan dibangun gedung Sekolah Rakyat. "Kami masih melakukan kajian bersama DPRD," kata Warsubi dalam keterangan yang diterima SURYA.

Sekolah Rakyat ini merupakan ambisi pemerintah pusat yang disebut program prioritas lainnya. Daerah juga diminta mencari lokasi, atau gedung yang tepat untuk Sekolah Rakyat.

Pemda diminta untuk mencari lahan minimal 5 hektare untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat tersebut.

"Karena ini boarding school, sehingga kenyamanan siswa itu yang dibutuhkan. Kita juga mencari untuk ruang kelas, tempat memasak dan tempat istirahat," bebernya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Sosial (Mensos), Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul telah berkunjung ke Jombang dan berulang kali menyinggung program Sekolah Rakyat.

Khofifah berpesan kepada Bupati Jombang, Warsubi dan Wakil Bupati Jombang, KH Salmanudin Yazid agar pemerintah dan masyarakat tidak terbelenggu makna efisiensi. Baginya, efisiensi tidak akan mempengaruhi pembangunan daerah.

"Tadi terakhir saya sampaikan jangan melihat efisiensi itu sebagai kemunduran rencana strategis di kabupaten/kota di Jawa Timur. Misalnya Sekolah Rakyat, Insya Allah akan mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat sampai Rp 100 miliar, tetapi daerah harus menyiapkan lahannya," kata Khofifah beberapa waktu lalu.

Khofifah melanjutkan, sekolah rakyat ini akan menampunganak-anak yang terkonfirmasi dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Untuk siapa? Ini semua boarding school, sekolah ini adalah untuk anak-anak dari keluarga yang terkonfirmasi dari keluarga miskin dan miskin ekstrem," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk membayangkan, jika 38 kabupaten/kota di Jawa Timur bisa mendirikan Sekolah Rakyat yang didanai oleh pemerintah, maka akan ada yang yang bergerak di masyarakat sebesar Rp 4 triliun. *****