Mendidik Khusus Anak Miskin, Gerindra Ajak Pemkab Jombang Bahas Teknis Pelaksanaan Sekolah Rakyat

Aan melanjutkan, program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang termasuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Deddy Humana
dokumen pribadi Aan Khunaefi
PROGRAM SEKOLAH RAKYAT - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jombang, Aan Khunaefi ditemui di kantor Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jombang, Senin (17/3/2025). Fraksi Gerindra mendukung penuh realisasi program sekolah rakyat di Denanyar Jombang. 

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat suara terkait pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Jombang, kini giliran Fraksi Partai Gerindra DPRD Jombang ikut menyampaikan pendapat.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jombang, Aan Khunaifi berharap Pemkab Jombang segera merealisasikan program tersebut tanpa berpikir panjang.

"Kami memberi dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia," kata Aan saat dikonfirmasi pada Senin (17/3/2025).

Aan melanjutkan, program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang termasuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Tepatnya pada poin keempat yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, sains, pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan, dan peran pemuda.

Lebih lanjut, Aan menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi siswa-siswi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Program Sekolah Rakyat akan memberikan akses pendidikan yang baik dan berkualitas kepada generasi muda di Jombang.

"Kami pasti mendukung. Program ini jika terealisasi bisa memberikan kesempatan emas bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang layak," ujarnya. 

Lebih lanjut, Aan menjelaskan bahwa Fraksi Gerindra akan membahas teknis pelaksanaan program ini bersama para pemangku kepentingan di Jombang.

Pembahasan ini dinilainya sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dapat disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan daerah.

Hal ini bertujuan agar lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki kecakapan akademik, tetapi juga memiliki etika, budaya, dan mampu memenuhi kebutuhan SDM lokal.

Politisi Gerindra ini melanjutkan, Pemprov Jatim sudah mengajukan pembangunan 40 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Jawa Timur termasuk di Jombang.

Sebanyak 38 Sekolah Rakyat direncanakan akan dibangun di masing-masing kabupaten/kota, sementara 2 sekolah lainnya akan dibangun di lahan milik Pemprov Jatim.

"Terlebih ini mengacu ke sektor pendidikan, pastinya kami mendukung agar segera terealisasi di Kabupaten Jombang. Harapan kami bisa segera terealisasi dan membawa manfaat," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Jombang bakal mencanangkan pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan yang  di Desa Denanyar.

Bupati Jombang, Warsubi juga mengatakan bahwa pemda masih melakukan kajian bersama DPRD Jombang terkait lahan di Denanyar yang wacananya akan dibangun gedung Sekolah Rakyat. "Kami masih melakukan kajian bersama DPRD," kata Warsubi dalam keterangan yang diterima SURYA.

Sekolah Rakyat ini merupakan ambisi pemerintah pusat yang disebut program prioritas lainnya. Daerah juga diminta mencari lokasi, atau gedung yang tepat untuk Sekolah Rakyat.

Pemda diminta untuk mencari lahan minimal 5 hektare untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat tersebut.

"Karena ini boarding school, sehingga kenyamanan siswa itu yang dibutuhkan. Kita juga mencari untuk ruang kelas, tempat memasak dan tempat istirahat," bebernya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Sosial (Mensos), Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul telah berkunjung ke Jombang dan berulang kali menyinggung program Sekolah Rakyat.

Khofifah berpesan kepada Bupati Jombang, Warsubi dan Wakil Bupati Jombang, KH Salmanudin Yazid agar pemerintah dan masyarakat tidak terbelenggu makna efisiensi. Baginya, efisiensi tidak akan mempengaruhi pembangunan daerah.

"Tadi terakhir saya sampaikan jangan melihat efisiensi itu sebagai kemunduran rencana strategis di kabupaten/kota di Jawa Timur. Misalnya Sekolah Rakyat, Insya Allah akan mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat sampai Rp 100 miliar, tetapi daerah harus menyiapkan lahannya," kata Khofifah beberapa waktu lalu.

Khofifah melanjutkan, sekolah rakyat ini akan menampunganak-anak yang terkonfirmasi dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Untuk siapa? Ini semua boarding school, sekolah ini adalah untuk anak-anak dari keluarga yang terkonfirmasi dari keluarga miskin dan miskin ekstrem," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk membayangkan, jika 38 kabupaten/kota di Jawa Timur bisa mendirikan Sekolah Rakyat yang didanai oleh pemerintah, maka akan ada yang yang bergerak di masyarakat sebesar Rp 4 triliun. *****

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved