Dibongkar Dedi Mulyadi, Nasib 200 Pegawai Hibisc Fantasy Tak Pasti, KDM Sudah Tawarkan Pekerjaan

SURYA.CO.ID - Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat (Jabar) menyiapkan solusi bagi sekitar 200 pegawai Hibisc Fantasy Puncak Bogor, yang dibongkar karena dianggap sebagai penyebab banjir di Bogor dan sekitarnya. 

Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan, pihaknya telah menawarkan pekerjaan baru bagi para pekerja informal, terutama tenaga kasar. 

Para pegawai Hibisc Fantasy dapat bekerja sebagai petugas pemelihara lingkungan di area eks Hibisc Fantasy seluas 23 hektar. 

Sementara itu, bagi pekerja yang memiliki keterampilan dan latar belakang pendidikan formal, pemerintah pastikan akan ada ribuan lapangan pekerjaan yang segera dibuka di Jawa Barat. 

"Saya sudah sampaikan untuk para pekerja informalnya pekerja keras atau kasar. Saya sudah menawarkan bekerja untuk menanami dan memelihara pohon di situ seluas 23 hektar," ujarnya dilansir dari Kompas.com, Kamis (13/3/2025). 

"Bakal ada ribuan lapangan kerja yang akan dibuka dalam waktu dekat di Jabar. Sehingga pekerja eks Hibisc Fantasy tersebut bisa memiliki pekerjaan baru," tambahnya. 

Dedi berpesan pada para pekerja untuk tetap optimis terhadap masa depan mereka pasca-pembongkaran, yang dilakukan karena pelanggaran aturan tata ruang. 

Hibisc Fantasy Dibongkar 

Sebelumnya, Dedi Mulyadi memimpin proses pembongkaran Hibisc Fantasy yang dilakukan bersama Kepala Satpol PP Provinsi Jabar, Ade Afriandi, dan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, Kamis (6/3/2025) sore.  

Sejumlah alat berat tampak di lokasi pembongkaran. 

Keputusan ini diambil setelah temuan pelanggaran izin operasional dan dampak lingkungan akibat adanya lokasi wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita). 

Dedi mengatakan, berdasarkan informasi dari Satpol PP, Hibisc Fantasy Bogor hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter. 

Nyatanya, area wisata sudah mencapai 15 ribu meter persegi. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sempat meminta agar JLJ membongkar sendiri area wisata yang di luar ketentuan.  

Namun, hal itu tak dilakukan hingga akhirnya dilakukan penyegelan.