Persiapan Pendirian Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Kemensos Bareng Pemprov Inventarisir Aset Daerah

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Persiapan pendirian Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Timur (Jatim), saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) juga tengah menginventarisir aset yang bisa digunakan sebagai Sekolah Rakyat.

Persiapan itu, menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pemprov bersama Kemensos di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Minggu (9/3/2025) malam. 

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa hadir langsung dalam rakor tersebut.

Selain itu, para bupati/wali kota di Jatim juga turut hadir.

"Kami ingin didukung oleh provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat ini," kata Gus Ipul.

Ia mengungkapkan, pihaknya bersama Pemprov Jatim terus meneliti aset milik pemerintah provinsi yang layak untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat. 

Nantinya, Kemensos akan menunggu keputusan dari Gubernur mengenai aset di mana saja yang memungkinkan.

"Jadi kami masih meneliti bersama Gubernur nanti, mana daerah atau mana aset provinsi yang memungkinkan untuk dijadikan penyelenggaran Sekolah Rakyat," terang Gus Ipul.

Hal ini ditegaskan penting, sebab Gus Ipul mengakui, di setiap daerah Kemensos memiliki aset sentra. Hanya di Provinsi Jawa Timur, yang tidak ada aset milik Kemensos. 

"Karena dulu aset Kemensos diserahkan semua kepada Provinsi Jawa Timur pada zaman Gus Dur," ungkap Gus Ipul.

Di tahun pertama pendirian, pihaknya ingin setiap kabupaten/kota di Jatim memiliki setidaknya 1 Sekolah Rakyat. 

Sedangkan Provinsi Jatim memiliki minimal 2 sekolah, lantaran ada 38 kabupaten/kota di Jatim, maka secara total akan ada 40 Sekolah Rakyat di Jawa Timur. 

"Itu sesuai rencana," ucap Gus Ipul.

Secara umum, Gus Ipul mengapresiasi Khofifah dan Pemprov Jatim yang merespons cepat rencana pendirian Sekolah Rakyat. 

Program Sekolah Rakyat memang diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan kewenangan Kemensos. Gus Ipul pun memastikan persiapan ke depan akan terus dilakukan.