Kiai yang Hamili Santriwati di Kampak Trenggalek Tak Ajukan Banding, Inkrah 14 Tahun Penjara

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Kasus seorang kiai di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), yang menghamili seorang santriwati telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Jumat (7/3/2025).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Trenggalek, Revan Timbul Hamonangan, menyebutkan bahwa status perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak hari Kamis, 6 Maret 2025. 

"Terdakwa atas nama Imam Syafii atau Supar (52) dan jaksa penuntut umum setelah saya cek tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk. Sehingga status Imam Syafii sekarang berubah menjadi terpidana," kata Revan.

Baca juga: Sejumlah Fakta Terungkap dalam Persidangan Kiai Hamili Santriwati di Kampak Trenggalek

Ia melanjutkan, karena sudah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi akan segera dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kalau sekarang yang bersangkutan masih di dalam rumah tahanan, posisinya masih dalam tahanan majelis hakim yang kemarin, kalau sudah dieksekusi oleh penuntut umum berarti menjalankan putusan pidana," lanjut Revan.

Seperti diketahui, Imam Syafii alias Supar (52) divonis pidana penjara 14 tahun, dalam sidang pembacaan putusan atau vonis di Pengadilan Negeri Trenggalek, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek pada Kamis (27/2/2025).

Baca juga: Kemenag Urus Pencabutan Ijop Ponpes Milik Kiai yang Hamili Santriwati di Kampak Trenggalek

Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim, Dian Nur Pratiwi, menyebutkan bahwa terdakwa Imam Syafii alias Supar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 6 bulan," kata Dian.

Selain itu, majelis juga memutuskan agar Supar membayar restitusi kepada anak korban sejumlah Rp 106.541.500, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 hari setelah inkrah tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar restitusi.

"Apabila tidak mencukupi diganti pidana kurungan selama satu tahun," lanjutnya.

Baca juga: Tak Menyesal Hamili Santriwati, Kiai di Kampak Trenggalek Divonis 3 Pasal Berlapis

Putusan dari Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut sama dengan tuntutan yang diajukan oleh JPU.

Namun untuk restitusi, putusan dari majelis PN Trenggalek lebih rendah dibandingkan yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui JPU, yaitu senilai Rp 247 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Atas putusan tersebut, baik Supar maupun JPU mengambil sikap pikir-pikir selama 7 hari. Namun setelah 7 hari, PN Trenggalek tidak menerima pengajuan upaya hukum banding sehingga kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap.