Pemkab Jember Diminta Sediakan Lahan Untuk Sekolah Rakyat, Khofifah : Operasional Ditangani Kemensos

SURYA.CO.ID, JEMBER - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sudah berkeliling ke daerah-daerah untuk sosialisasi pendirian Sekolah Rakyat (SR). Khofifah juga secara langsung meminta Pemkab Jember menyediakan lahan untuk SR itu.

Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto tetapi berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos), bukan Kementrian Pendidikan.

Khofifah menjelaskan, yang terpenting pemda telah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat, sementara operasionalnya akan dilakukan pemerintah pusat.

"Pemkab menyediakan lahan dan Pemprov juga menyiapkan lahan. Saya juga meminta kepada Mensos Gus Ipul untuk menyediakan kuota 40 (Sekolah Rakyat)," kata Khofifah usai menyaksikan serah terima jabatan Bupati Muhammad Fawait di gedung DPRD Jember, Kamis (6/3/2025).

Menurutnya, dari 40 kuota Sekolah Rakyat itu, 38 disediakan Kabupaten/Kota dan 2 milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Gus Ipul sempat tanya, Pemprov untuk apa. Tentunya untuk menurunkan kemiskinan yang lebih signifikan, khusunya di Kabupaten Malang dan Jember," kata Khofifah.

Khofifah menuturkan, Sekolah Rakyat akan mewadahi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, agar mendapat akses pendidikan.

"Mulai tingkat SD, SMP hingga SMA. Teknisnya akan kami koordinasikan pada 9 Maret 2025 bersama Menteri Sosial," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait mengaku akan mendukung penuh semua program pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur 

"Kami berkomitmen semua program pemerintah pusat dan provinsi , kami akan bersinergi dan mensukseskan," kata Gus Fawait. 

Sebelumnya rencana kuota 40 Sekolah Rakyat di Jatim itu mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan. Jairi menilai, tantangan terbesar saat ini bukan pada satuan pendidikan melainkan tata kelola atau manajemen pendidikan yang baik. 

Selain tata kelola, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana guru yang sudah memasuki masa pensiun segera mendapatkan pengganti melalui pola perekrutan yang baik dan tepat. 

Sehingga, Jairi mengungkapkan, untuk meningkatkan sektor pendidikan sebetulnya tidak harus membuat sekolah baru. Apalagi pendirian 40 Sekolah Rakyat itu akan menghabiskan anggaran Rp 4 triliun.

"Kita memerlukan sekolah inklusi yang bisa dinikmati semua, bukan hanya anak orang kaya tetapi juga orang miskin. Kemudian kita juga menginginkan sekolah yang bisa diakses dan dinikmati semua anak-anak kita baik dia miskin atau kaya," kata Jairi kepada SURYA, Kamis (6/3/2025). 

Dari penjelasan pemerintah sebelumnya, Sekolah Rakyat nantinya akan digunakan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.