Bantahan Kades Kohod Bakal Bayar Rp 48 Miliar Denda Pagar Laut Tangerang, Sebut Menteri KKP Keliru

SURYA.CO.ID - Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, melalui kuasa hukumnya, Yunihar, membantah akan membayar Rp 48 miliar untuk denda pagar laut di Tangerang. 

Yunihar juga menilai, pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, keliru.

"Tanggapan kami bahwa surat pernyataan Menteri KKP itu ngaco."

"Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bentuk dari tupoksi beliau," ungkap Yunihar dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Bahkan, Yunihar menyebut bahwa kliennya yang saat ini berada di tahanan tidak mengetahui informasi terkait denda Rp 48 miliar tersebut.

Pihaknya baru mengetahui pemberitaan itu dari berbagai media.

"Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya."

"Kami tahunya dari berita," tutur Yunihar.

Yunihar mengatakan akan berdiskusi dengan Arsin jika sudah mendapatkan surat resmi terkait denda Rp 48 miliar.   

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, maka akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini dalam tahanan," jelas Yunihar. 

Penangguhan penahanan  

Baca juga: Asal Muasal Rp 48 Miliar yang Mau Dibayar Kades Kohod untuk Denda Pagar Laut Tangerang, Warga: Usut!

Di sisi lain, Arsin mengajukan surat penangguhan penahanan.

Dia berharap permohonan penangguhan tersebut bisa dikabulkan penyidik. 

"Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan, semoga dipertimbangkan penyidik untuk dikabulkan," tutur Yunihar. 

Penangguhan penahanan ini diharapkan bisa membuat Arsin berkumpul dengan keluarganya selama bulan Ramadhan.