4 Gebrakan Dedi Mulyadi Tak Cuma Larang Study Tour, Terbaru Ubah Jam Masuk ASN Mulai Pukul 06.30 WIB

SURYA.CO.ID - Baru sepekan dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah membuat sejumlah gebrakan yang menyita perhatian publik.

Bahkan, ada sejumlah kepala sekolah yang akhirnya dicopot karena melanggar kebijakannya soal larangan menyelenggarakan study tor ke luar Jawa Barat. 

Gebrakan-gebrakan baru Dedi Mulyadi ini kerap diunggah di akun media sosialnya hingga menjadi sorotan luas. 

Berikut 4 gebrakan Dedi Mulyadi yang menjadi perhatian publik: 

1. Majukan jam kerja selama ramadan 

Baca juga: Balasan Menohok Dedi Mulyadi Atas Kritikan Pengusaha Travel Soal Larangan Study Tour: Eksploitasi

Dedi Mulyadi mengubah jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama bulan Ramadan 2025. 

Dalam aturan baru ini, jam masuk kantor dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB, lebih awal dari jadwal sebelumnya pukul 07.30 WIB.

Sementara itu, jam pulang dipercepat menjadi pukul 14.00 WIB.

Dedi menyebut keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan kesehatan serta efektivitas kerja selama bulan puasa. 

“Ada pertanyaan nih Kang Dedi nyari sensasi dibikin jam 06.30 masuk kerja. Tidak, saya tidak nyari sensasi, saya menggunakan logika (dalam memutuskan),” tutur Dedi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Dedi, banyak orang cenderung tidur setelah sahur dan salat subuh, yang sering kali menyebabkan keterlambatan masuk kerja. 

Dengan memajukan jam masuk kantor, ia berharap para pegawai dapat langsung beraktivitas setelah sahur dan subuh dalam kondisi segar.

“Biasanya, setelah sahur dan salat subuh, banyak yang memilih tidur lagi, dan akhirnya bangun kesiangan. Akibatnya, mereka berisiko terlambat ke kantor. Dari sisi kesehatan juga kurang baik karena setelah makan sahur, perut penuh, lalu langsung tidur. Itu tidak dianjurkan, baik dari sisi medis maupun ajaran Rasulullah,” ujar Dedi. 

Selain itu, perubahan juga diterapkan pada waktu istirahat siang.

Jika pada hari biasa istirahat hanya 30 menit, kini diperpanjang menjadi satu jam, dari pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Tujuannya, agar pegawai dapat beristirahat sejenak setelah salat Zuhur, termasuk tidur siang yang umum dilakukan saat berpuasa. 

Dedi juga menekankan bahwa kebijakan ini dibuat agar para pegawai dapat lebih cepat pulang dan memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga menjelang berbuka puasa. 

“Asumsinya, Ramadhan ini spesial. Banyak yang ingin berkumpul dengan keluarga saat berbuka puasa. Dengan pulang lebih awal, terutama bagi ibu-ibu, mereka bisa lebih leluasa memasak. Bapak-bapak juga bisa ikut membantu di rumah,” katanya.

Meski demikian, Dedi berpesan agar pegawai tetap semangat dalam memberikan pelayanan publik.

Menurutnya, puasa bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Semoga keputusan ini membuat kita lebih semangat dalam bekerja dan melayani masyarakat. Puasa bukan alasan untuk menurunkan produktivitas,” kata dia.

Kebijakan ini mulai berlaku pada hari pertama Ramadhan dan akan dievaluasi jika diperlukan penyesuaian lebih lanjut.

Pemprov Jabar berharap aturan ini dapat meningkatkan kinerja pegawai tanpa mengganggu ibadah selama bulan suci.

2. Larang study tour ke luar Jawa Barat

Dedi Mulyadi tegas menjalankan kebijakan larangan study tour bagi siswa sekolah. 

Bahkan, Dedi Mulyadi tidak ragu mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok dan Kepala SMAN 1 Cianjur karena melanggar larangan tersebut. 

Dilansir dari unggahan Instagram resmi Dedi Mulyadi, alasan utama di balik larangan study tour siswa sekolah adalah agar tidak membebankan biaya pada orangtua siswa. 

“Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” tegasnya, seperti dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Kamis (27/2/2025). 

Menurutnya, biaya study tour yang sering kali dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa membuat banyak keluarga terpaksa berutang. 

“Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” tambahnya. 

Selain itu, faktor keselamatan siswa juga menjadi perhatian utama. 

Dedi Mulyadi terus mengingatkan peristiwa tragis kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK di Depok saat melakukan study tour, yang mengakibatkan 11 siswa kehilangan nyawa. 

“Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” imbuhnya. 

Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, ada pihak yang mendukung karena alasan ekonomi dan keselamatan. 

Namun di sisi lain, pelaku usaha pariwisata di Bandung Barat, termasuk operator wisata dan pemilik hotel, harus menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan akibat pembatalan kunjungan dari sekolah-sekolah. 

Bagi orang tua siswa, kebijakan ini bisa menjadi angin segar karena tidak lagi harus memikirkan biaya tambahan untuk kegiatan sekolah. 

3. Larang wisuda jenjang TK, SD dan SMP

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti maraknya kegiatan wisuda di jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Menurutnya, wisuda seharusnya lebih cocok untuk lulusan perguruan tinggi, seperti sarjana atau diploma.

“Saya melarang sekolah mengadakan wisuda untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Buat saya, wisuda itu lebih cocok untuk S1 atau D3. Lebih baik kelulusan diselenggarakan sederhana di sekolah, seperti zaman dulu,” tegasnya dikutip dari akun Instagramnya, pada Sabtu (1/3/2025).

Sebagai solusi, Dedi berencana membangun gedung pertunjukan di sekolah-sekolah agar berbagai kegiatan bisa dilaksanakan secara lebih efektif tanpa membebani orang tua. 

“Nanti kami akan membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah secara bertahap. Bisa digunakan untuk acara kelulusan, pertunjukan tari, musik, atau bahkan menonton film berkualitas,” jelasnya.

Menurut Dedi, langkah ini tidak hanya mengurangi beban biaya bagi orang tua, tetapi juga memberikan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh siswa dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.

“Kegiatan sekolah tetap bisa berjalan, tanpa harus membebani orang tua dengan biaya tambahan. Yang penting, pendidikan tetap berkualitas dan anak-anak tetap bisa mengenang masa sekolah mereka dengan baik,” pungkasnya.

4. Ubah mobil dinas jadi ambulans 

Dedi Mulyadi melakukan gebrakan pertamanya setelah dilantik jadi Gubernur Jawa Bara (Jabar).

Ia mengalihfungsikan mobil dinasnya untuk tujuan yang lebih mulia.

Dedi mengubah mobil dinasnya berjenis Mercedes Benz Sprinter untuk menjadi ambulans atau rumah sakit berjalan.

Itu diutarakan Dedi saat meninjau barisan mobil dinas di Gedung Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jabar di Kota Bandung.

Kegiatannya tersebut diunggah di akun TikTok Dedimulyadiofficial, Sabtu (22/2/2025).

Dalam video tersebut, Dedi bertanya tentang usia kendaraan dinas yang diparkir berjejer.

Saat tiba di Mercedes Benz V-Class, Dedi meminta Sekda Jabar Herman Suryatman untuk mengubah mobil berkapasitas 10 orang itu menjadi mobil rumah sakit.

"Pak Sekda, oleh bapak ini dialokasikan ini ubah jadi mobil rumah sakit," kata Dedi.

"Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah," lanjut Dedi.

Ia meminta Sekda Herman menghitung alokasi anggaran untuk mengubah mobil berjenis van ini.

"Jadi gubernur itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya," kata mantan Bupati Purwakarta ini.

"Ini mah pasti jarang dipakai, beurat (berat)," tukasnya.

Ia juga meminta agar mobil dinas Toyota Camry 2007 untuk dilelang.

Menurutnya, jika mobil relatif tua dengan biaya pemeliharaan tinggi lebih baik untuk dilelang ketimbang digunakan.

Mantan anggota DPR itu pun memberikan Toyota Alphard untuk dipakai Sekda Herman.

"Mobil bapak (yang saat ini digunakan) kasihkan," ujar Dedi.

Dedi mengaku cukup menggunakan Toyota Innova Zenix yang digunakan gubernur sebelumnya.

"Jangan terlalu banyak (mobil dinas), lieur (pusing)," katanya.

Banyaknya mobil dinas, kata dia, akan membebani APBD karena harus membayar biaya perawatan dan pajak.

Dedi juga memerintahkan agar sepeda motor Honda CBR untuk jadi kendaraan operasional Dinas Perhubungan.

Lalu, sepeda motor Royal Enfiled dan BMW juga ia berikan untuk Satpol PP dan pimpinan kantor Gubernur.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Ubah Jam Kerja ASN Jabar selama Ramadhan: Masuk 06.30 WIB"

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  Klik di sini untuk untuk bergabung 

==