Berita Viral

Balasan Menohok Dedi Mulyadi Atas Kritikan Pengusaha Travel Soal Larangan Study Tour: Eksploitasi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab kritikan yang dilayangkan kepadanya terkait kebijakan pelarangan sekolah melakukan study tour ke luar Jabar

Editor: Musahadah
Kompas.com/Fika Nurul
BALASAN DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Dedi Mulyadi memberikan balasan menohok atas kritikan pengusaha travel soal larangan study tour. 

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab kritikan yang dilayangkan kepadanya terkait kebijakan pelarangan sekolah melakukan study tour ke luar Jawa Barat 

Pada awalnya Dedi Mulyadi mengucapkan terimakasih pada pihak yang mengkritik kebijakannya, karena itu bagian demokrasi. 

Namun, khusus kritikan yang disampaikan pengusaha tour and travel, Dedi memberikan jawaban yang menohok. 

"Saya tegaskan, travel, penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus obyeknya anak sekolah?," tanya Dedi dalam video yang diunggah di youtube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Rabu (26/2/2025). 

Menurut Dedi, kalau menjadikan obyek anak sekolah, berarti telah melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan. Mengubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi komersial. 

Baca juga: Dampak Dedi Mulyadi Larang Sekolah Study Tour, Ramai-ramai Cancel, Kunjungan Wisata Lokal Turun

"Kalau jadi penyelenggara tour and travel obyeknya anak sekolah, gak usah belajar marketing. 
Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk, dan busnya mengalami kecelakaan seperti terjadi di siswa SMK di Depok, di Ciater," kata Dedi yang merekam videonya saat masih mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. 

Terkait tudingan bahwa soal kemiskinan tugas gubernur, menurut Dedi, justru kegiatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. 

Alasannya, orangtua yang berpenghasilan pas-pasan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran 4-5 juta, hal itu itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. 

Orangtua akan mencari pinjaman, baik ke rentenir, pinjaman online hingga bank keliling. 

Akhirnya hal ini menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan semakin meningkat. 

"Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kebutuhan dasarnya, itu ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mendidik masyarakat untuk investasi," katanya. 

Menurut Dedi, negara telah mensubsidi pendidikan triliunan rupiah agar beban orangtua menurun, bahkan hingga zero.

Tetapi kalau masih ada kegiatan pungutan in, maka subsidi pendidikan tidak ada arti. 

"Kalau tidak ada arti, lebih baik sekolah bayar saja, uang puluhan triluan untuk kepentingan, investasi, infrastruktur dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi publik," selorohnya. 

Dedi mencontohkan, jika jumlah seluruh siswa SMA/SMK kelas 3 di Jawa Barat ada 800.000 orang, jika semuanya diminta membayar Rp 4 juta untuk study tour, maka diperlukan dana Rp 3,2 triliun. 

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved