Buntut Hanifah dan 149 Siswa SMA 7 Cirebon Gagal Ikut SNBP, Pemprov Jabar Bidik Oknum Pengelola PPDS

SURYA.CO.ID - Kegagalan Hanifah dan para siswa SMA Negeri 7 Cirebon untuk bisa mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025, menuai sorotan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat, Ambar Triwidodo, menjelaskan bahwa kegagalan 150 siswa SMAN 7 Cirebon mengikuti SNPMB 2025 murni karena kelalaian pihak sekolah.

"Kami akui dan kami temukan di lapangan fakta-fakta yang mengindikasikan adanya kelalaian dari pihak sekolah," jelas dia, dikutip SURYA.CO.ID dari Tribun Cirebon.

Ambar menyebut, pihaknya sudah menurunkan tim untuk mendalami permasalahan ini dan menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

"Apa tindak lanjut dari Pemprov Jabar itu kita serahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah yang mungkin akan menurunkan tim untuk menindaklanjuti atau mendalami."

"Kalau sanksi, kalau kita lihat dari Peraturan Presiden nomor 97 terkait undang-undang disiplin pegawai, ada tiga sanksi, yakni ringan, sedang dan berat."

"Nah itu kita serahkan kepada pengambil kebijakan," katanya.

Meski demikian, Ambar memastikan, bahwa sanksi yang diberikan tidak akan berdampak pada institusi sekolah, melainkan hanya kepada individu yang bertanggung jawab. 

"Kalau di tahun depan, untuk sanksi lembaga ke SMAN 7 Cirebon saya rasa tidak, karena hak anak tetap akan mendapatkan kesempatan untuk program SNBP."

"Artinya, sanksi akan tertuju pada oknum orang tersebut atau kepada pengelola PDSS, bukan kepada lembaga, karena kalau pada lembaga, ujungnya kasihan anak-anak," ujarnya.

Sudah Berusaha Maksimal

Ambar lantas menjelaskan, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mengakomodasi siswa agar bisa mengikuti SNBP. 

Namun, keterlambatan pendaftaran PDSS membuat upaya tersebut sia-sia.

Baca juga: Nasib Oknum Parpol Penyunat Dana PIP yang Diungkap Hanifah Siswi SMAN 7 Cirebon, Kasus Naik Lidik

"Terkait PDSS di SMAN 7 Cirebon, kami sudah berjuang maksimal untuk mencoba mengakomodir teman-teman atau adik-adik kita di SMAN 7 untuk bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi berbasis prestasi atau SNBP."

"Tetapi pada akhirnya kewenangan itu ada di Kemendikti saintek yang kami sudah mendapatkan laporan resmi bahwa untuk SMAN 7 PDSS-nya sudah tidak bisa lagi kita tolong," ujar Ambar.

Sebagai langkah alternatif, KCD Wilayah X telah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memberikan bimbingan belajar khusus bagi siswa agar lebih siap menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

"Kami sudah koordinasi dengan pihak sekolah agar bagaimana memberikan kompensasi kepada anak-anak kita dalam bentuk bimbingan belajar khusus, sehingga anak-anak tetap mendapatkan kesempatan untuk memilih jalur masuk perguruan tingginya melalui jalur tertulis, tapi persiapannya sangat matang," ucapnya.

Diketahui, kegagalan pendaftaran PDSS ini sempat memicu aksi protes ratusan siswa kelas XII yang berprestasi.

Masalah ini pun mendapat perhatian dari DPRD Kota Cirebon dan Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi. 

Bahkan, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Demul sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 7 Cirebon.

Perpanjangan pendaftaran yang diberikan oleh pemerintah pun tak bisa dimanfaatkan oleh SMAN 7 Cirebon, karena kebijakan tersebut hanya berlaku bagi sekolah yang telah masuk tahap finalisasi.

Penjelasan SMA 7 Cirebon 

Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat menyebut menyebut bahwa perpanjangan SNBP yang dibahas dalam rapat Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan tidak bisa dimanfaatkan oleh SMAN 7 Cirebon. 

Hal ini beralasan karena perpanjangan itu hanya membuka kanal finalisasi, bukan dari tahap awal.

"Kalau soal rapat Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan itu sudah dilaksanakan soal perpanjangan SNBP, dan perpanjangan pun sudah dilaksanakan."

"Namun, karena memang yang dibuka hanya kanal finalisasi bukan dari tahap 2, kami tidak bisa menyelesaikannya," ujarnya.

Kendati demikian, pihak sekolah menyiapkan mereka untuk menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dengan memberikan fasilitas bimbingan belajar (bimbel) gratis.

Undang mengatakan, bahwa harapan siswa untuk lolos melalui jalur SNBP semakin menipis seiring dengan mendekati jadwal pengumuman.

 "Hasil SNBP, sampai saat ini sudah dipastikan kayanya (150 siswa eligible SMAN 7 Cirebon) gagal (mengikuti), karena sudah mendekati proses pengumuman, jadi anak-anak kita itu tipis harapannya."

"Meskipun memang masih ada harapan sebelum pengumuman, tetapi sedikit harapannya," ujar Undang saat diwawancarai media, Kamis (13/2/2025) sore.

Sebagai bentuk dukungan, sekolah telah menyiapkan program bimbel gratis bagi siswa eligible agar lebih siap menghadapi SNBT dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dijadwalkan pada 23 April 2025.

"Selama tiga bulan dari Minggu depan, anak-anak diberi fasilitas bimbel gratis oleh kami."

"Bukan dari guru kita yang mengajarkan, tapi dari pihak lembaga bimbel luar yang dihadirkan ke sekolah. Dipastikan bimbel itu ditanggung oleh pihak sekolah," ucapnya.

Program bimbel ini akan berlangsung selama 12 minggu penuh, dengan pola pembelajaran lima hari online dan dua hari offline di kelas.

Setiap kelas nantinya akan diisi oleh 30 siswa, sesuai dengan jumlah 150 siswa yang tercatat eligible.

"Ya, bimbel itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami pihak sekolah bahwa memang sesuai dengan janji dan tuntutan dari siswa. Hal itu juga demi harapan siswa untuk kuliah di perguruan tinggi negeri masih memiliki harapan, meski tak mengikuti jalur SNBP," jelas dia.

Undang juga mengungkapkan, bahwa respons siswa cukup baik terhadap program ini. 

Pihak sekolah pun akan segera mengadakan rapat bersama orang tua dan siswa untuk menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan bimbel.

"Ya, respon dari siswa yang eligible cukup baik, bahkan nanti hari Senin pekan depan kami akan mulai rapatkan dengan orang tua dan siswanya untuk menginformasikan soal bimbel ini," katanya.

Sebelumnya, ratusan siswa SMAN 7 Cirebon menggelar aksi protes di lingkungan sekolah mereka pada Senin (3/2/2025).

Aksi ini dipicu oleh kegagalan sekolah menyelesaikan pendaftaran akun sekolah untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sehingga  para siswa yang memenuhi syarat (eligible) terancam tidak dapat mengikuti SNBP 2025. 

Dalam upaya mendapatkan kejelasan, para siswa melakukan audiensi dengan pihak sekolah. 

Namun, hasilnya justru membuat mereka semakin kecewa karena tidak ada solusi konkret yang diberikan.

Salah satu siswi yang ikut dalam aksi protes, Kechi, mengungkapkan bahwa jawaban yang diberikan pihak sekolah cenderung berputar-putar tanpa memberikan kepastian.

"Ya tadi setelah audiensi dengan pihak guru di Aula, (saya rasa) enggak ada solusi yang kami dapat dari pertemuan dengan pihak sekolah, karena pihak sekolah memberikan jawaban yang muter-muter saja," ujar Kechi.

Menurutnya, sekolah juga tidak memberikan kepastian terkait langkah yang akan diambil jika perwakilan sekolah yang dikirim ke Jakarta ditolak oleh panitia SNPMB dan para siswa tetap tidak bisa mengikuti SNBP. 

"Yang kami mau tuh misalnya kalau kami memang harus dan memang perlu ikut UTBK, kami tuh pengen dapat kompensasi, karena ini pure kesalahan pihak sekolah bukan pihak siswa," lanjutnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Hanifah, siswi kelas XII IPS 1.

Ia menekankan bahwa persoalan utama dalam protes ini adalah terkait akun Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berdampak langsung pada kelayakan siswa dalam SNBP. 

"Masalah utama kenapa kami protes itu masalah akun PDSS ya, yang kayak itu tuh berpengaruh buat nanti masa depan kita, entah itu SNBP dan lainnya."

Hanifah menambahkan bahwa selama audiensi yang berlangsung sekitar dua jam, pihak sekolah terus menghindari pertanyaan dari siswa dan tidak memberikan pertanggungjawaban yang jelas.

"Padahal kami tuh cuma butuh pertanggungjawabannya, tapi sampai detik ini udah hampir mau 2 jam kita di dalam masih enggak ada jawaban ataupun pertanggungjawaban yang jelas dan pasti," ungkapnya.

Menurutnya, pihak sekolah baru terlihat aktif mencari solusi setelah masalah ini viral di media sosial.

"Pihak sekolah baru benar-benar geraknya tuh ya pas pada saat genting baru viral gitu loh. Dari kemarin-kemarin mana, enggak ada," ujar Hanifah.

Ia berharap, jika memang SNBP tidak bisa diikuti, sekolah setidaknya dapat memberikan kompensasi, seperti mengadakan program pengayaan khusus bagi siswa yang akan mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). 

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung