Tenaga Honorer di Bangkalan Menangis di DPRD : Kami Lapar Pak, Gaji Dipotong BPJS Sisa Rp 900 Ribu

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Aliansi Honorer Bersatu mencurahkan isi hati selama menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, Jawa Timur (Jatim), dalam kesempatan diskusi bersama anggota dewan, Senin (17/2/2025).

Sementara, ratusan massa tenaga honorer di Bangkalan, tidak beranjak dari halaman gedung DPRD Bangkalan, usai menggelar aksi damai dengan tuntutan Kesejahteraan di Bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dalam diskusi bersama Komisi I DPRD Bangkalan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) lantai II gedung dewan, seorang perwakilan tenaga honorer, Andi Aziz berkeluh kesah hingga sesenggukan karena tidak kuasa menahan perasaan pilu sebagai tenaga honorer, meski telah selama 20 tahun mengabdi.

“Kami melakukan aksi ini karena nasib kami sudah diambang tanduk. Contoh kecil, gaji kami di awal mengabdi sebesar Rp 375 ribu. Selama 20 tahun mengabdi masih Rp 1.225.000, itu belum dipotong BPJS. Ternyata setelah dipotong BPJS menyisakan Rp 992.000,” ungkap Andi dengan suara terdengar parau, karena menahan isak tangis.

Dalam kesempatan diskusi, perwakilan tenaga honorer ditemui Sekretaris dan anggota Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim dan H Sa’ad Asjari.

“Saya mau bertanya kepada bapak dewan dan bapak-bapak yang terhormat di sini, kira-kira uang segitu (Rp 992 ribu) mampu tidak untuk membiayai keluarga selama satu bulan?,” tegas Andi yang tercatat sebagai honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bangkalan itu.  

Ia memaparkan, para tenaga honorer Pemkab Bangkalan tidak membutuhkan janji namun lebih membutuhkan bukti, berkaitan bagaimana caranya supaya efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto tidak berimbas kepada para tenaga honorer.

Karena honor para tenaga honorer, lanjutnya, sudah dipotong iuran BPJS yang secara regulasi. Komposisi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggungan OPD sebesar 4 persen dan menjadi tanggungan honorer sebesar 1 persen, bukan sebaliknya. 

“Kami lapar pak, kami lapar. Jangan tanya kami ketika berseragam pak, tanyakan ketika kami ada di rumah. Apalagi BPJS itu sebagai tanggungan kami, sungguh sangat menyakitkan. Belum lagi TPP (tambahan penghasilan pegawai) kami yang seharusnya 500 ribu, tanpa koordinasi dengan kami telah dihapus,” papar Andi.

Dalam tuntutannya, Aliansi Honorer Bersatu Kabupaten Bangkalan meliputi Sejahterakan para honorer Kabupaten Bangkalan agar upah disetarakan dengan UMK tahun 2025, tuntaskan pengangkatan honorer di Kabupaten Bangkalan menjadi PPPK, menolak rekrutmen CPNS dan PPPK dari jalur umum sampai para honorer diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Selanjutnya, menolak kenaikan BPJS Kesehatan untuk para honorer, karena upah di bawah UMK yang setiap tahunnya iuran BPJS Kesehatan selalu mengalami kenaikan sesuai UMK, dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan, Pasal 30 Ayat (1) Iuran Peserta Pekerja Upah (PPU) yaitu sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut: 4 persen dibayar oleh pekerja dan 1 persen dibawah oleh peserta

Massa honorer juga menolak BPJS Ketenagakerjaan untuk para honorer yang seharusnya Pemberi Kerja wajib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan secara berurutan dengan rincian, sebesar 2 persen dibayarkan pekerja dan 3,7 persen bukan para honorer yang harus membayar penuh iuran tersebut.

“Kami hanya minta diperhatikan, TPP sebesar Rp 500 ribu yang telah dihapus, kami minta dikembalikan. Kalau berbicara SK gubernur, kami jauh pak. Pemkab Bangkalan jauh dengan gaji rata-rata, seharusnya UMK tahun 2025 sebesar Rp 2.300.000-an tetapi sampai detik ini kami hanya menerima Rp 992 ribu,” pungkas Andi.

Sementara, Ketua Aliansi Honorer Bersatu Kabupaten Bangkalan, Mar’um menegaskan, tuntutan yang paling prioritas berkaitan BPJS. 

Para honorer merasa ada yang tidak pas dengan regulasi, berkaitan dengan komposisi prosentase kewajiban pembayaran iuran BPJS antara pemkab dan honorer.