Wawancara Eksklusif - Ketua DPRD Tulungagung Marsono Tegaskan Siap Kawal Pemerintahan Bupati Baru

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengajak seluruh anggota DPRD Tulungagung melaksanakan fungsi dewan dengan baik, yaitu pengawasan, legislasi dan penganggaran.

Marsono juga meminta dukungan semua pihak agar DPRD Tulungagung agar jalannya pemerintahan di Kabupaten Tulungagung bisa bekerja dengan baik.

Menurut Marsono, komunikasi yang baik antar lembaga di Forkopimda akan menjadi kunci pelaksanaan pemerintahan.

Terkait langkah DPRD Tulungagung untuk melaksanakan tugas, Marsono memaparkannya dalam wawancara eksklusif bersama Manajer Tribun Mataraman (SURYA.co.id), Rendy Niko, sebagai berikut:

SURYA: Untuk di tahun pertama atau di 5 tahun mendatang, ya. Apa sih fokus di PRD Kabupaten Tulungagung

Marsono: Kalau DPRD Tulungagung pertama ya jelas kita berbekal pada tupoksi, budget, legasi, kontrol itu yang dilakukan sesuai tupoksinya.

SURYA: Mungkin bisa lebih spesifik, apa saja mungkin dalam produk legislasinya: ke kesehatan, ke pendidikan atau seperti apa?

Marsono: Kita di pemerintahan daerah itu kan tidak bisa kita bergeser dari yang disampaikan oleh pemerintahan pusat mulai dari presiden, gubernur, bupati yang sudah terpilih tentunya.

SURYA: Artinya memang perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat. Oke, baru kemarin kita kan dapat kabar bahwa  Tulungagung sudah mempunyai kepala daerah terpilih meskipun belum dilantik. Nah, itu sudah ada komunikasi-komunikasi di luar tugas fungsionalnya seperti apa?

Marsono: Kalau komunikasi yang jelas kita lakukan sesuai dengan, kembali ke tupoksiya DPRD ini, kan bagian daripada kelengkapan pemerintahan daerah.  Otomatis posisi DPRD yang tupoksinya kontrol, budgeting dan legislasi , kita mengawal pemerintahan dengan tidak melepaskan apa yang menjadi visi dan misi kepala daerah terpilih. Tentunya akan kita kawal agar sesuai dengan apa yang dikehendaki ketika mereka berkampanye, menyampaikan visi misinya.

Tentunya kedaulatan politik rakyat yang mendukung, memilih; baik yang memilih karena beda pilihan akan menjadi masyarakat secara utuh dari  Bupati yang terpilih. Maka tentunya kebijakan yang dilakukan adalah tetap berpihak kepada rakyat.

SURYA: Mungkin dari pihak DPRD  nantinya kan ada usulan-usulan legislasi setelah tentu komunikasi dengan pemerintah daerah. Yang akan diusulkan seperti apa, Pak?

Marsono: Pada DPRD kita juga sudah punya semacam antisipasi ya, seperti sekarang Presiden terpilih Pak Prabowo yang menggunakan kebijakan ketahanan pangan dan seterusnya, efisiensi anggaran seterusnya. Kebutuhan riil yang paling yang krusial di masyarakat adalah tentang pendidikan, kesehatan. Tentunya yang kalau sekarang bicara ketahanan pangan terus menuju generasi Indonesia emas ke 2045, maka kita siapkan semua secara terstruktur, bertahap, berjenjang sesuai dengan postur kemampuan keuangan daerah itu tentunya.

SURYA: Kalau melihat program dari pemerintah pusat yang makan bergizi tersebut. Kalau dari pantauan DPRD, pelaksanaannya di Kabupaten Tulungagung seperti apa?

Marsono: Ini sudah ada rintisan untuk pelaksanaan di wilayah tertentu untuk pemberian makanan bergizi gratis. Tentunya karena ini masih program pertama kali, masih banyak hal yang perlu disempurnakan mulai dari pengadaan barangnya, terus distribusinya, sasarannya.  Tapi harapan kita semua, menurut saya pemerintahan ini bukan konsep berpikir atletik lomba juara 1, 2, 3. Pemerintahan, baik pemerintahan daerah ini yang bisa dikatakan juara atau terbaik itu harus bersama-sama. Duduk bersama.  Kalau di pemerintahan daerah ada Forkopimda, berarti  unsur Forkopimda saling melengkapi, saling menguatkan, saling  memberikan ide gagasan untuk mendukung, bahwa regulasi tetap terjaga seperti yang diinstruksikan pemerintahan pusat.

SURYA: Ketahanan pangannya juga harus disiapkan, Pak. Nah, untuk di Kabupaten Tulungagung seperti apa?

Marsono: Ini saya sudah ada komunikasi dengan Dandim, dengan Kapolres seperti yang sekarang dilakukan di Tulungagung ada program TMMD.  Saya sudah sampaikan kepada Dandim bahwa TMMD ini pusat kegiatannya di satu kecamatan. Tapi akibat atau dampak yang ditimbulkan sebaiknya merata seluruh Koramil se-Kabupaten Tulungagung juga melakukan gerakan yang sama untuk mengkonsolidasi pertanian yang mengampu kepada kesiapan, ketersediaan, keterjangkauan makanan bergizi gratis itu tentunya.

Bahkan polisi atau Polri pun juga ikut mendukung di dalamnya.  Ini saya dengar dari Polres sudah membuat petak-petak tanaman yang mendukung itu di wilayah Kecamatan Gondang, di Sendang bahkan juga di kecamatan lain tentunya.

SURYA: Mengenai pendidikan maupun kesehatan untuk warga Kabupaten Tulungagung. Apa yang akan diusulkan oleh tentang kesehatan?

Marsono: Memang harapan masyarakat itu kalau bisa kan bagaimana kesehatan murah bahkan cenderung kalau bisa digratiskan. Itu kalau itu bisa dilakukan ketika kita juga melihat KKD kemampuan keuangan daerah. Kalau memang daerah bisa memberikan layanan kesehatan gratis secara maksimal bahkan seluruhnya itu lebih bagus.

Tapi kalau memang kemampuannya mungkin masih ada keterbatasan, boleh kan kita berjenjang mengampu ekonomi menengah ke bawah. Dengan klaster mungkin kelas 3 di rumah sakit umum daerah bisa digratiskan. Atau disikapi dengan kemampuan keuangan daerah, dengan pelayanan selain BPJS atau tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya itu. Perlu terobosan-terobosan.

Makanya kami juga sudah menginisiasi perjalanan tahun-tahun periode yang lalu kita lakukan ngopi bareng Forkopimda; untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan strategis daerah. Dengan tidak dilakukan secara formal tapi informal, kita harus sudah melakukan konsolidasi. Istilah di Tulungagung ngopi bareng  Forkopimda di 0 KM.

Biasanya kemarin itu setiap malam minggu, 2 bulan sekali itu secara bergilir yang punya hajat. Pak Bupati dulu, setelah itu ketua DPRD, setelahnya Kapolres, setelahnya Dandim. Ini sudah bergilir kayak kita rutinitas warga kampung,  tapi yang  di situ hadir yang jelas para elit-elit pemerintah daerah juga mengundang OPD dan tokoh ulama, pemuda dan sebenarnya untuk ngopi bareng. Kita untuk melepaskan tembok pemisah secara protokoler agar mereka tidak cangkung untuk menyampaikan gagasan dan ide mereka.

SURYA: Kalau soal pendidikan gimana, Pak?

Marsono: Kalau pendidikan kita ini kan ada beberapa hal kalau pendidikan itu tenaga pendidik yang mungkin ada beberapa yang sudah bisa diampu  dengan kebijakan daerah. Tentang tunjangannya guru honorer dan lain sebagainya. Kita sikapi bersama. Ada pendidikan yang sekarang ada fenomena, bapak/ibu  wali murid menyekolahkan anak sementara di sekolah negeri. Ada sebagian sudah bergeser ke sekolah-sekolah khusus, sekolah yang Islami atau ya sekolah agama. Ini fenomena baru yang harus dihadapi kebijakan daerah tentunya. Bagaimana kita meletakkan posisi kebijakan tentang dana BOS, bantuan-bantuan pendidikan, dan lain sebagainya.

SURYA: Kita berkaca di beberapa daerah, bahwa PIP; pelaksanaan PIP di lapangan itu kan banyak penyelewengan yang dilakukan oleh, oknum lah. Nah, mungkin untuk bentuk pengawasan dari DPRD seperti apa untuk yang kayak bos, PIP dan produk-produk pendidikan seperti itu?

Marsono: DPRD kan punya juga jadwal yang sudah dirancang di Bamus.  Hari apa kita sidak dalam daerah, atau kembali ke rakyat. Untuk menemui stakeholder yang punya gagasan, ide atau keluhan, baik keluhan tentang kebutuhan kedaulatan mereka, tentang kesehatan, pendidikan, atau ekonomi, atau hal-hal budaya, atau keagamaan yang harus diampu. Di DPRD kan ada ruang reses juga yang mereka harus diskusi. Aspirasi tidak harus melalui reses  di sana.  Karena menurut saya DPRD itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tupoksi mereka harus mendengarkan keluhan rakyat gitu loh.

Karena kita, yang kita wakili mereka.  Sesuai dengan sumpah yang mereka janjikan, diikrarkan bahwa dia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili. Maka terlepas itu masuk zona reses atau tidak, DPRD  berkewajiban mendengarkan keluhan rakyat. Bahkan mereka harus proaktif kembali ke rakyat. Entah mereka berangkat dari rumah menuju ke zona kerja, bertemu di pasar, bertemu di pom bensin. Dia harus pakai mata dan telinga untuk melakukan pijakan tupoksi mereka untuk bekerja.

SURYA: Terkait ekonomi. Bagaimana cara meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tulungagung? Mungkin dari DPRD ada masukan-masukan untuk pemerintah daerah, di masa Pak Gatut Sunu ke depan, Pak?

Marsono: Kalau yang selama ini saya lakukan yang kemarin ya. Mudah-mudahan ini ke depan akan lebih baik. Harapan kami selalu punya cita-cita yang sama, bahwa kita ciptakan bahwa hari ini dan hari esok itu akan lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana itu dilakukan? Ya kita harus membangun satu konsep, tegakan komunikasi secara intensif, silaturahmi secara masif, konsolidasi secara konstruktif dan lain sebagainya. Karena kita bisa sukses itu manakala kita bisa duduk bersama, mempunyai semangat yang sama, mempunyai target capaian kerja yang juga sama.

SURYA: Nah, kalau kita melihat ya cara meningkatkan ekonomi ini kan banyak. Salah satu hal mungkin yang saya lihat  adalah wisata.  Potensi Tulungagung luar biasa. Kita punya JLS, aksesnya sudah oke. Terus beberapa titik spot wisata juga oke. Nah, mungkin ada usulan lain untuk wisata, untuk lebih memaksimalkan potensi ini. Gimana, Pak?

Marsono: Kalau saya selalu mengembalikan seperti apa yang kita miliki. Pewarisan geografis Tulungagung yang saya katakan; sering saya sebut kita berada di segitiga  strategis.  Tulungagung ini ada enam kabupaten kota yang mengelilingi. Satu misal saudara kita di Kabupaten dan Kota Kediri kalau mau ke Trenggalek lewatnya Tulungagung. Warga Trenggalek yang mau ke Blitar, Pak Tulungagung.

Saudara kita yang di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar yang mau ke Kediri mampir dulu Tulungagung. Ibaratnya kita duduk di pertigaan, kita menjajakan sesuatu yang sifatnya strategis, akan mengampu dan mengakomodasi, serta bisa dilihat oleh saudara kita di enam kabupaten kota yang mengelilingi kita.

Tinggal bagaimana konsep strategis yang dilakukan kepala daerah, tentunya bersama Forkopimda; yang dalam ini kami adalah sebagai Ketua DPRD  untuk selalu mengawal, mendukung, memberikan masukan, ide, dan gagasan untuk menjalin sebuah kolaborasi strategis tentunya untuk bisa berpihak kebijakan ini pada pembangkitan ekonomi rakyat secara masif.