DLHJember 'Pulangkan' 336 Pegawai Honorer, DPRD Pikirkan Skema Outsourcing Agar Dipekerjakan Lagi

Selain di DLH, Halim mengungkapkan sudah ada 30 pegawai honorer di Dinas Perhubungan Jember juga telah dirumahkan.

"Biar bagaimanapun, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Otomatis kami akan mempercepat supaya pansus ini segera terbentuk dan bisa bekerja," tutur Halim.

Senada, Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono memprediksi ada 2.204 pegawai honorer terancam dirumahkan, karena mereka tidak masuk database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Kami memastikan honorer yang akan dirumahkan sejumlah dua ribu sekian. Saya ingin tahu, apakah masih ada kesempatan lagi atau bagaimana," tambah Budi.

Mengingat, kata Budi, ribuan tenaga honorer Pemkab Jember yang terancam dirumahkan, rata-rata mereka sudah mengabdi selama dua tahun.

Budi menjelaskan, ketika rapat dengar pendapat bersama Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemkab Jember, masih ada celah untuk menyelamatkan ribuan tenaga honorer ini.

Ia menjelaskan, pegawai non ASN tersebut bisa dijadikan tenaga outsourcing supaya bisa tetap bekerja. Namun hal itu perlu regulasi pendukung dari pemerintah pusat.
 
"Mennggu pengumuman pada 13 Februari 2025, setelah itu selesai sudah, apa dirumahkan atau dilanjutkan," urai pria yang akrab disapa Budi Ping ini.

Ia menjelaskan, kalau menggunakan skema outsourcing, para tenaga honorer ini harus melamar lagi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing berdasarkan kebutuhan dinas terkait 

"Nanti kan ketemu apa yang dibutuhkan, jadi kembali ke keuangan OPD dan kecukupan anggaran," imbuh legislator Fraksi Partai Nasdem ini. *****