DLHJember 'Pulangkan' 336 Pegawai Honorer, DPRD Pikirkan Skema Outsourcing Agar Dipekerjakan Lagi

SURYA.CO.ID, JEMBER - Ratusan pegawai non ASN di Pemkab Jember mendapati nasib kurang bagus setelah ratusan dari mereka terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya.

Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember yang telah memberhentikan sebanyak 336 pegawai honorer sejak 4 Februari 2025 lalu.

Pemberhentian 336 pegawai honorer itu karena Pemkab Jember tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja mereka pada tahun anggaran 2025.

Kepala DLH Jember, Sugiarto mengungkapkan, ratusan pegawai honorer yang dirumahkan itu paling banyak bekerja sebagai pemungut sampah.

"Untuk honorer di DLH itu totalnya ada 336 orang dan semuanya sudah kami rumahkan," kata Sugiarto, Kamis (6/2/2025).

Hal ini dilakukan karena DLH sudah tidak menandatangi kontrak dengan pegawai non ASN. "Begitu banyaknya petugas yang kami rumahkan, otomatis pelayanan pemungutan sampah dilakukan oleh teman-teman yang ASN atau PNS," kata Sugiarto.

Sementara pegawai ASN di DLH hanya sekitar 230 orang. Tentu adanya pemberhentian kerja terhadap ratusan tenaga honorer itu sangat berdampak dengan pelayanan pemungutan sampah.

"Jelas sangat berdampak, karena yang kami rumahkan lebih banyak dari pada yang bekerja," kata Sugiarto lagi.

Mengingat tidak semua ASN di DLH mampu menggantikan pekerjaan tenaga honorer, karena mereka punya tugas pokok dan fungsi masing-masing.

"Maka sebagian ASN yang jadi penyapu jalan, kami tarik untuk difokuskan di depo sampah dan TPS sampah untuk mengangkut dan menaikan di truk-truk," jelasnya.

Karena itu, DLH hanya melakukan pelayanan dasar saja untuk pengelolaan sampah. Kata Sugiarto, sejak ratusan pegawai honorer tersebut dirumahkan, maka pelayanan pungut sampah berkurang.

"Pegawai yang ada sekarang melayani depo sampah dan TPS. Kedua melayani pengambilan sampah kepada pihak yang telah bekerja sama dengan DLH, kayak rumah sakit, pertokoan maupun mal," paparnya.

Sugiarto menyatakan, hal itu mengakibatkan petugas penyapu jalan sudah tidak ada. Sebab personelnya sudah ditarik untuk pengelolaan sampah. "Bisa dilihat sekarang jalanan nampak lebih kotor, sehingga estetika kota untuk sementara berkurang," urainya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Jember, Ahmad Halim mengaku telah menerima usulan fraksi untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) pegawai non ASN.

"Di antaranya ada Fraksi Nasdem, Golkar, PKB, PKS dan Gerindra. Fokus kami untuk menyelesaikan carut marutnya pegawai ASN dan non ASN di Pemkab Jember," kata Halim.