MK Tolak Gugatan PHPU Pilkada Tulungagung 2024 yang Diajukan Mardinoto, Gabah Menang

Mahkamah Konstitusi memutus, gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tidak dapat diterima.

Penulis: David Yohanes | Editor: Cak Sur
Istimewa
SIDANG DISMISSAL - Tim Pasangan Calon 01 Pilkada Tulungagung 2024, Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin (Gabah) mengikuti sidang dismissal PHPU Kabupaten Tulungagung di Gedung 1 MK, Selasa (4/2/2025). Sembilan hakim MK menolak permohonan yang diajukan Paslon 03, Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti (Mardinoto). 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutus, gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), tidak dapat diterima.

Putusan ini diambil pada sidang dismissal yang dilaksanakan di  lantai 2 Ruang Sidang Gedung 1 MK, Selasa (4/2/2025).

Dalam amar putusannya, 9 hakim MK menyatakan pengajuan gugatan yang diajukan pasangan calon 03, Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti  (Mardinoto) melewati batas waktu atau terlambat.

Perkara ini, terdaftar dengan nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan pemohon pasangan Mardinoto dan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung.

Dengan putusan tersebut, maka ketetapan KPU terkait hasil Pilkada Tulungagung 2024 akan berlaku.

Dalam pertimbangan yang dibacakan hakim MK, Enny Nurbaningsih, permohonan yang diajukan pemohon telah melewati tenggang waktu permohonan.

Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketetapan itu, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 3 tahun 2024, tentang  Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Maka para hakim menilai, eksepsi (bantahan termohon) mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian eksepsi lain, kedudukan hukum dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan hakim, karena tidak ada relevansinya.

Dalam amar putusan, 9 hakim konstitusi mengabulkan eksepsi sepanjang  berkenaan dengan waktu pengajuan permohonan, dan menolak eksepsi selain dan selebihnya.

Dalam pokok perkara, permohonan yang diajukan Mardinoto dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan ini dibacakan secara kolektif bersama PHPU Kabupaten Bondowoso, Halmahera Timur, Nias Selatan, Sikka, Sabu Raijua, Tolikara, Intan Jaya dan Kota Pematang Siantar.

Keputusan untuk daerah-daerah itu sama, yaitu permohonan PHPU tidak bisa diterima karena pendaftaran permohonan melewati batas waktu.

Sebelumnya, Pilkada Tulungagung 2024 diikuti 4 Paslon, yaitu Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin (Gabah), Santoso-Samsul Umam (Sasa), Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti (Mardinoto) dan Budi Setijahadi-Susilowati (Sehati).

Hasil rekapitulasi KPU Tulungagung,  pasangan Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin menang dengan 297.882 suara atau 50,72 persen.

Posisi kedua, Paslon Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti (Mardinoto) dengan 203.107 suara atau 34,59 persen.

Posisi ketiga, Paslon Santoso-KH Samsul Umam (Sasa) dengan 60.962 suara atau 10,38 persen.

Posisi keempat,  Paslon Budi Setijahadi-Susilowati (Sehati) dengan 25.298 suara atau 4,31 persen. 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved