Minta Jaringan Listrik, Warga Bekas Perkebunan Kaligentong Emosional Saat Temui Bupati Tulungagung

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Belasan perwakilan warga dari 5 desa bekas Perkebunan Kaligentong Tulungagung kembali mendatangi DPRD Tulungagung, Kamis (18/9/2025).

Lima desa itu adalah Desa Rejosari dan Desa Kalibatur di Kecamatan Kalidawir, Desa Kaligentong  dan Desa Panggungkalak di Pucanglaban, sera Desa Kersikan, Kecamatan Tanggung.

Mereka menindaklanjuti audiensi sehari sebelumnya di Ruang Aspirasi DPRD Tulungagung dengan Ketua dan pimpinan DPRD Tulungagung. 

Namun kali ini perwakilan warga diterima langsung Bupati Gatut Sunu Wibowo dan Wakil Bupati, Ahmad Baharudin. Warga mengeluhkan karena sudah puluhan tahun tidak bisa mengakses layanan listrik PLN.

Situasi ini karena secara hukum, lahan yang mereka tempati berstatus tanah TNI AD, dalam hal ini Kodam V/Brawijaya. 

Dialog berlangsung dengan suasana panas, karena warga mencurahkan kepedihannya karena merasa dianaktirikan negara. Salah satu warga, Mahfud, mengatakan sebenarnya warga nyaris mendapatkan layanan sambungan listrik PLN. 

Bahkan instalasi sudah dibuat dan KWH meter (meteran listrik) sudah dipasang, tinggal mengalirkan daya dari tiang. “Namun pada akhirnya gagal, karena PLN mendapat peringatan dari TNI. PLN takut,” ungkap Mahfud. 

Warga pun mendesak Bupati Tulungagung untuk bersikap tegas membantu rakyat mengakses listrik PLN. Bupati dengan nada merendah, menggunakan bahasa Jawa halus berusaha menampung aspirasi warga.

Bupati berjanji akan membantu semua keluhan warga, namun tetap wajib menghormati hukum yang berlaku.

Warga pun meminta bupati menandatangani petisi yang mengharap DPRD Tulungagung dan Bupati Tulungagung membantu akses listrik yang belum merata di desa mereka.

Selain itu warga juga meminta perbaikan jalan yang rusak parah di desa mereka. Pertemuan berakhir setelah Bupati berjanji memperjuangkan semua keluhan warga. “Solusinya, bupati akan membawa masalah ini ke kementerian terkait,”  ucap Mahfud.

Bupati Gatut Sunu Wibowo mengaku akan berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi warga bekas perkebunan Kaligentong ini.

Secara khusus bupati akan ke DPR RI untuk minta ikut dikawal agar mendapatkan solusi, selain ke Kementerian terkait. 

Mantan Wakil Bupati ini mengaku turut merasa trenyuh, karena permasalahan ini berlangsung sangat lama. “Mohon doa restunya, semoga aspirasi ini bisa direalisasikan pemerintah pusat,” ujar Gatut.

Bupati juga akan berkomunikasi dengan Kodam V/Brawijaya selaku pemilik lahan. Langkah ini akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI.