Beda Nasib Kades Kohod dan 6 Pejabat ATR/BPN yang Dicopot, Dikritik Susno Duadji, Gubernur Disindir

Mereka disanksi karena dinilai tidak berhati-hati dalam menerbitkan SHGB dan SHM di area pagar laut Tangerang.

Perbedaan perlakuan antara Kades Kohod dan 8 pejabat ATR/BPN ini lah yang mendapat sorotan Susno Duadji. 

"Kita sesalkan satu lagi, pemerintah daerah, ini kepala desa belum diapa-apakan oleh bupati, oleh gubernurnya," kata Susno Duadji dikutip dari tayangan youtube Metro TV pada Selasa (4/2/2025). 

Padahal, lanjut Susno, Menteri ATR/BPN sudah mencopot pejabatnya yang terlibat. 

"Kepala desa udah jelas-jelas bersalah kok tidak ada perhatiannya," seru Susno. 

Selain kades, Susno juga melihat pihak-pihak seperti notaris/PPAT yang ikut meneken sertifikat juga belum disentuh. 

Padahal, lanjut Susno, unsur pidana di sini sangat jelas, ada pemalsuan, korupsi hingga pelanggaran pidana lingkungan hidup. 

"Siapa yang memberbuat itu, dari yang membuat dokumen, yang memasang, membiayai, membeli, yang punya sertifikat," tegasnya.  

Susno menyebut istilah 'hantu laut' sebagai pihak-pihak yang diduga menghambat penyelesaian kasus pagar laut ini. 

Hal ini beralasan karena Presiden Prabowo, Ketua DPR hingga komisi-komisi di DPR sudah meminta kasus ini diselesaikan tuntas, namun kenyataannya masih terseok-seok.

"Ada apa? Ada 'hantu laut' yang bergerak," ujarnya. 

Sebenarnya, lanjut Susno, pihak-pihak ini tidak usah takut karena sekarang rezim sudah berganti. 

"Harus berpihak pada rakyat," tegasnya. 

Bareskrim Polri Turun Tangan

Di bagian lain, Polri kini tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) terkait pagar laut di Tangerang.