Terlanjur Pagar Laut Tangerang Dibongkar TNI AL, Rocky Gerung Pertanyakan Siapa Bertanggung Jawab

"Kasus pagar laut di Tangerang memperlihatkan tidak adanya koordinasi yang jelas di kabinet. Instruksi untuk membongkarnya memang sudah diberikan oleh Presiden dengan melibatkan TNI AL, tetapi hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum," katanya dikutip dari Tribunnews.com.

Rocky juga menyoroti persoalan proyek reklamasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menurutnya memiliki potensi menimbulkan konflik sosial berbasis etnis dan ras. 

Ia mengkritik lambatnya penanganan kasus tersebut dan menilai bahwa pemerintah terkesan 'mencicil' penyelesaiannya tanpa adanya langkah konkret yang diumumkan kepada publik.

"Publik menunggu kepastian, ingin tahu siapa pejabat yang harus bertanggung jawab, tapi sejauh ini tidak ada ketegasan," tegasnya.

Sebelumnya, Rocky mengaku mendukung pembongkaran pagar laut sepanjang kurang lebih 30 kilometer tersebut.

Namun, Rocky Gerung juga menyentil peran Menteri Agraria dan TR, Nusron Wahid.

Menurutnya, langkah melakukan pembongkaran pagar laut sudah baik.

Tetapi, ia memberikan catatatan bahwa masalah tersebut harus benar-benar selesai hingga diketahui siapa saja yang terlibat dan harus segera diberi hukuman yang setimpal.

"Pada satu segi itu (pembongkaran) diperlukan, nelayan pasti lega karena akses laut akan kembali dibuka, tetapi masih ada hal yang substansial yaitu pemeriksaan terhadap kasus ini," kata Rocky yang dilansir dalam video di kanal Youtube Rocky Gerung Official.

Rocky mengatakan, apabila ada persoalan hukum seharusnya segera disampaikan kepada publik oleh mereka yang bersengketa, yakni antara negara dan pemilik pagar.

"Jadi, dibuka aja, bahwa negara memang menyengketakan itu karena ada pelanggaran hukumnya," ucapnya.

Rocky menganggap, bahwa yang harus tampil mewakili negara dalam persoalan ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Nusron Wahid.

"Karena di dia (Nusron) ATR/BPN semua hal yang bersifat legal itu administrasi diputuskan. Jadi ini upaya untuk menekan secara politis juga engga ada guna karena rakyat menganggap bahwa di belakang skandal pagar ini ada skandal politik," jelasnya.

Rocky mengatakan persoalan pagar laut akan menjadi beban berat, khususnya Menteri ATR, Nusron Wahid karena menyangkut soal legal.

"Menteri Nusron bisa mulai terangkan kepada publik bahwa dia akan berupaya menyelesaikan ini dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya," ujar Rocky.