100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Prestasi dan Tantangan Kabinet Merah Putih

Prof Dr Murpin Josua Sembiring SE MSi,
Pengamat Ekonomi Nasional
Ketua Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (PERGUBI) Jawa Timur
Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya

SURYA.co.id - Saya memiliki beberapa catatan pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kita apresiasi implementasi Program Sosial Pemerintah berhasil meluncurkan berbagai program sosial dalam waktu singkat.

Beberapa di antaranya Penghapusan Piutang Macet UMKM di mana langkah ini membantu pelaku usaha kecil untuk kembali bangkit.

Lalu Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada Januari 2025.

Program ini menjangkau 83 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil.

Presiden Prabowo menunjukkan komitmen pada pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Agus Harimurti Yudhoyono memimpin evaluasi capaian pembangunan prioritas hingga 2025.

Tingkat Kepuasan Publik yang Tinggi Sebuah survei Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 80,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pendahulunya dalam periode yang sama di mana responden memuji gaya kepemimpinan Prabowo yang berorientasi dan keberpihakan jelas dan tegas untuk  rakyat.

Ukuran Kabinet yang Gemuk
Awalnya saya sepakat jika ada tujuan besar maka Kabinet 'gemuk' sangat strategis hingga Kabinet Merah Putih beranggotakan 108 orang, termasuk 56 wakil menteri.

Namun, struktur besar ini belum tampak secara meyakinkan tentang efektivitas, efisiensi pemerintahan, overlapping tupoksi (tugas pokok dan fungsi), meminimalisir kepentingan-kepentingan sempit/sesaat dari Kabinet yang diutus Partai politik serta panjangnya koordinasi potensi menghambat speed decision.

Perlunya Evaluasi Kinerja Menteri
Sejumlah kementerian dinilai lamban dalam menjalankan tugas, belum gencar expose untuk transparansi kebijakan-kebijakan sesuai bidangnya.

Beberapa pihak mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi Menteri/ wakli menteri yang belum memberikan kontribusi nyata, membuat kegaduhan di publik, terbongkarnya trade record/jejak rekam masa lalu yang korup, tidak professional dibidangnya, melanggar etika dan karakter yang tidak pantas.

Analisis dan Tantangan ke Depan
Konsistensi Kebijakan Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan memiliki implementasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.