Koperasi Merah Putih: Antara Harapan Besar dan Tantangan Nyata

Oleh: Prof Dr Murpin Josua Sembiring S.E.,M.Si
Ketua Umum Koperasi Sekunder Binaan Profesor Indonesia
Gurubesar Universitas Ciputra Surabaya.

SURYA.CO.ID - Indonesia kembali menaruh harapan besar pada koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat melalui inisiatif Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). 

Program ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dengan membangun dan merevitalisasi koperasi di 70.000 desa. 

Dengan anggaran yang fantastis antara Rp 210 triliun hingga Rp 350 triliun per tahun, program ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat desa. 

Namun, keberhasilannya masih menjadi tanda tanya besar, akankah ini menjadi solusi ekonomi pedesaan dan alat pemerataan ekonomi rakyat seperti yang dibukunya Presiden Prabowo “STARTEGI TRANSFORMASI TRANSFORMASI BANGSA” MENUJU INDONESIA EMAS 2045, atau sekadar proyek ambisius yang mengulang kegagalan program koperasi sebelumnya, seperti Koperasi Wanita (Kopwan), satu desa satu Kopwan yang bentukan dana APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2009?

Bagi yang Optimisme: Potensi Besar bagi Ekonomi Desa

Banyak pihak optimis bahwa Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi nyata untuk mengangkat ekonomi desa. 

Kita optimis jika mekanisme yang Lebih Terstruktur dan terukur yang dikomandani oleh Kementerian Koperasi bersinergy dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal lalu lakukan digitalisasi Keuangan dan Pengelolaan dengan sistem keuangan yang transparan dan berbasis teknologi, Koperasi harus diarahkan ke model bisnis yang modern dengan memanfaatkan platform digital.

Fokus pada target pemberdayaan Ekonomi Berbasis Desa, Koperasi ini akan memangkas rantai distribusi hasil pertanian dan produk lokal sehingga harga lebih kompetitif di pasar; pendampingan dan Pelatihan Pengurus, Pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi agar mampu mengelola keuangan dan bisnis dengan baik. 

Integrasi dengan Sektor Swasta dan Pasar Digital, Koperasi merah putih, harus bekerja sama dengan e-commerce dan BUMN-BUMD untuk memperluas akses pasar produk desa.

Namun, tak sedikit pula yang pesimis dan melihat Kopdes Merah Putih sebagai proyek gagal karna berpotensi menjadi Politisasi Program, di mana Koperasi bisa dijadikan alat politik oleh oknum dan kelompok kepentingan tertentu sehingga tujuan utamanya melayani masyarakat terabaikan. 

Juga manajemen yang tidak profesional Tanpa pemimpin koperasi yang kompeten, koperasi berisiko hanya menjadi formalitas tanpa aktivitas bisnis nyata alias koperasi papan nama. 

Ketergantungan pada Dana Pemerintah, jika koperasi hanya bergantung pada bantuan dana Pemerintah tanpa model bisnis yang berkelanjutan, koperasi bisa mati suri setelah dana habis stimulan dari pemerintah.

Penyakit akut Gerakan koperasi dimasyarakat adalah kurangnya pengawasan dan evaluasi sejak dini. Banyak koperasi di Indonesia yang gagal karena lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi bagi pengelola yang tidak transparan, salah gunakan wewenang dan korupsi. 

Ancaman Koperasi merah putih yang “Fiktif”, sejarah mencatat banyak koperasi yang hanya didirikan hingga berbadan hukum, ada pengurus dan kantornya dan papan namanya untuk mendapatkan dana hibah tetapi tidak memiliki kegiatan ekonomi nyata, tidak pernah melakukan rapat tahunan anggota (RAT), tidak pernah melakukan rapat kerja dan seterusnya.