Tidak Berhenti Usai Putusan MK, Partai Buruh Juga Siap Gugat Parliamentary Treshold 4 Persen

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Partai Buruh menyambut baik penghapusan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (1/1/2025).

Selain menjadi kejutan baru yang disambut baik oleh partai penghuni parlemen, Partai Buruh yang selama ini berposisi di luar gedung Senayan pun bersyukur atas putusan MK pada perkara 62/PUU-XXII/2024 itu. 

Partai Buruh sebelumnya termasuk yang menginginkan agar PT 20 persen dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meski sebelumnya ditolak. 

Dan MK baru mengabulkan penghapusan PT 20 persen itu setelah gugatan diajukan empat mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

"Tentu kami sangat bersyukur atas putusan MK terbaru ini," kata Ketua Exco Partai Buruh Jatim Jatim, Jazuli kepada SURYA saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (3/1/2025). 

Partai Buruh menilai putusan ini akan membuka banyak jalan bagi tokoh potensial untuk menjadi calon presiden (capres). Sebab akan menjadi sulit bagi capres untuk memborong dukungan partai politik. 

Putusan ini menegaskan bahwa ke depannya tidak ada dominasi parpol besar. Dengan banyak pasangan calon, maka dinilai positif untuk menyuguhkan alternatif paslon kepada rakyat. 

Partai Buruh menginginkan agar pilpres tidak hanya diikuti dua atau tiga paslon saja. Semakin banyak calon, dianggap positif.

Tinggal diatur mekanisme agar dari sisi teknis penyelenggaraan tidak ruwet. "Tetapi kami mengapresiasi dan sepakat dengan putusan MK tersebut," jelas Jazuli. 

Dengan dikabulkannya penghapusan PT 20 persen, Partai Buruh kini bersiap untuk juga menggugat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen di MK. 

"Kami ujikan juga itu. Kami optimistis bahwa MK bisa mengabulkan agar partai-partai kecil juga diberikan ruang dalam meramaikan iklim demokrasi," ucap Jazuli. *****