Wali Murid di Surabaya Gundah Aturan Zonasi, Usulkan Pemerintah Lakukan Ini

Tak hanya melalui perbaikan sistem PPDB, Cahyo juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta dengan tarif yang relatif terjangkau. 

"Kalau yang swasta kualitasnya bagus dengan biaya yang terjangkau, siswa tak hanya mengandalkan sekolah negeri saja," katanya.

Selain soal zonasi dalam PPDB sekolah, Cahyo juga menerima keluhan adanya ijazah siswa yang tertahan oleh sekolah. Penyebabnya, tunggakan di sekolah yang belum terbayar.

"Mereka berharapnya bisa diberikan ada insentif di situ. Sehingga, mereka bisa mendapatkan ijazah dan bisa mendapatkan pekerjaan," ucap Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.

Tak hanya sektor pendidikan, keluhan warga juga menyangkut soal sempitnya lapangan pekerjaan. 

Padahal, tempat ini berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak dan banyak perkantoran di wilayah tersebut.

"Kita tahu di sini banyak industri besar, banyak perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Tetapi, ternyata warga Kalimas yang sebetulnya memiliki kualitas yang tidak kalah dengan warga Surabaya lain atau daerah lain Surabaya, belum bisa mendapatkan akses pekerjaan," terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengkaji sejumlah mekanisme PPDB untuk tahun depan. Hal ini berada evaluasi PPDB tahun sebelumnya.

Secara khusus, Kemendikdasmen telah menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta pada 11 November lalu.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bakal melakukan kajian terhadap penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menurut Abdul Mu'ti, saat ini masih banyak persoalan dalam pelaksanaan zonasi yang membuat polemik di masyarakat. Permasalahan tersebut, menurut Abdul Mu'ti, meliputi aspek regulasi dan teknis zonasi.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID