Sosok Mendikdasmen Abdul Mu'ti yang Beri Respons Kasus Guru Supriyani, Dulu Janji Angkat Jadi PPPK

SURYA.CO.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti buka suara terkait kasus guru honorer di Konawe Selatan, Supriyani. 

Secara tegas, Abdul Mu'ti sepakat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi. 

"InsyaAllah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahmi dengan Kapolri."

"Membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar."

"Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter," katanya saat ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (30/10/2024), melansir dari Tribunnews.

Abdul Mu'ti mengatakan, pentingnya regulasi guna melindungi profesi guru dari berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan.

Baca juga: Respon Tegas Mendikdasmen Soal Kasus Guru Supriyani, Sudah Sepakat dengan Kapolri: Mediasi

Menurutnya, perlindungan terhadap guru sudah sangat lengkap.

Namun, yang menjadi tantangan adalah implementasinya di lapangan.

"Sebetulnya regulasinya sudah sangat lengkap mengenai perlindungan guru hanya pada tingkat implementasi," jelasnya, dikutip SURYA.CO.ID dari tayangan Youtube iNews.

Abdul menekankan, bahwa guru adalah profesi yang harus dihormati dan tidak boleh menjadi korban intimidasi.

"Dan kami beberapa hari yang lalu sudah menyepakati dengan Kapolri untuk melakukan pendekatan yang berbasis kepada mediasi dan restorative justice," lanjutnya.

Dalam kasus Supriyani, pihak pelaku telah diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Namun, Abdul Mu'ti mengingatkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan aturan yang ada dengan lebih konsisten.

Selain itu, ia juga menegaskan perlunya rehabilitasi fasilitas pendidikan sebagai bagian dari menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru dan siswa.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru melalui regulasi yang lebih terarah dan pelaksanaan yang konkret.

Diketahui, Kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituding menganiaya muridnya, masih terus bergulir.

Abdul Mu'ti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi.

Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia.

"Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu," jelasnya.

Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan.

Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat.

Baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah.

"Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama," ungkapnya.

Abdul Mu'ti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak.

Janji Angkat Supriyani Jadi PPPK

Sebelumnya, Abdul Mu'ti pernah jadi sorotan karena menjanjikan guru Supriyani menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"InsyaAllah ada jalur afirmasi dari Kemendikbudristek untuk guru Supriyani. Kami akan bantu afirmasi untuk beliau agar bisa diterima sebagai guru PPPK," kata Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (23/10/2024), melansir dari Kompas.com.

Menurut Abdul Mu'ti hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani.

Abdul Mu'ti mengatakan, pemberian afirmasi ini adalah bentuk komitmen Kemendikdasmen agar para guru bisa mengajar dengan baik.

"Ini jadi komitmen kami agar bagaimana guru-guru mengajar dengan baik dan mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terjadi di masa mendatang," ujarnya.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendengar proses hukum Supriyani.

Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya sudah mendapat beberapa laporan dari Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai kelanjutan kasus ini.

Hasilnya, kata Prof. Mu'ti, guru tersebut telah diberikan penangguhan penahanan oleh Pengadilan Negeri (PN) yang menangani kasus tersebut.

"Ketua PN mengabul permohonan penangguhan penahanan Supriyani," ungkapnya.

Kendati demikian, Supriyani akan tetap menjalani persidangan pada Kamis (24/10/202) untuk bisa mendapatkan kepastian hukum.

Selain itu, kata Prof. Mu'ti, Ketua PN juga telah menyambut baik usulan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) untuk memberikan vonis sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Siapa sosok Abdul Mu'ti?

Prof. Dr. Abdul Mu'ti ditunjuk jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dilansir dari muhammadiyah.or.id, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2027.

Abdul Mu’ti dilahirkan di Kudus, 2 September 1968.

Dia menamatkan pendidikan dasarnya di Kudus, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum (tamat 1980), Madrasah Tsanawiyah Negeri (tamat 1983), Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial di Kudus (tamat 1986).

Selanjutnya gelar sarjana S-1 diperoleh di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991.

Jenjang selanjutnya, S-2 diraih dari School of Education, Flinders University of South Australia (Adelaide, 1997).

Short Course on Governance and Shariah the University of Birmingham (Birmingham, UK, 2005), dan pendidikan S-3 ditempuh di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2008).

Selanjutnya bekerja sebagai dosen IAIN Walisongo sejak 1993 dan merupakan salah satu Advisor di The British Council London sejak 2006.

Abdul Mu’ti tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1994 dengan nomor baku Muhammadiyah 750.178.

Kiprahnya di Muhammadiyah dimulai dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di IAIN Walisongo tahun 1987.

Ketua Pimpinan Cabang IMM Semarang (1991-1992) dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Tengah (1993- 1994).

Sepulang dari Australia, Mu’ti terpilih sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah (1998-2002).

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (2000-2002), dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2002-2006).

Karirnya di Persyarikatan kemudian berlanjut pada tahun 2005-2010 Mu’ti ditunjuk menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010.

Kemudian Abdul Mu’ti terpilih sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah (2010-2015).

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015, Mu’ti ditunjuk sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk periode 2015-2020 ditambah 2020-2022, jabatan itu kembali diamanahkan kepada Mu’ti pada Muktamar ke-48 di Surakarta untuk periode kepemimpinan 2022-2027.

Disamping aktif di Muhammadiyah, Mu’ti juga menjadi Direktur Eksekutif Centre for Dialog and Cooperation among Civilisation (CDCC) dan tahun 2005 menjadi penasehat The British Council, Inggris. Abdul Mu’ti tercatat sebagai orang Asia pertama yang menjabat sebagai Direktur di CDCC.

Selain itu Abdul Mu’ti juga pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2005-2010. Pernah juga menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pusat, dan Wakil Sekretaris tim Penanggulangan Terorisme.

Tahun 2007 Mu’ti bersama para tokoh agama di Indonesia menjadi delegasi pemerintah Indonesia untuk kampanye perdamaian di Amerika Serikat.

Tahun itu juga, Ia menjadi salah satu anggota Indonesia-United Kingdom Islamic Advisory Group (IUIAG) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Inggris.

Muti adalah alumni pertama program Indonesia-Australia Young Muslim Leaders Exchange Program yang pertama kali dirintis tahun 2002. Tahun 2005, Ia mengikuti International Visitor Leadership Program di Amerika Serikat. Sebagai penghargaan atas prestasinya di dalam kegiatan internasional dan persahabatan antar bangsa, tahun 2008.

Abdul Mu’ti juga mendapat penghargaan Australian Alumni Award kategori Inspiration Award.

Pemikiran-pemikiran Abdul Mu’ti termuat dalam buku-buku yang telah diterbitkan antara lain:

Deformalisasi Islam: Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas (2004); Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen Dalam Pendidikan (2009); Inkulturasi Islam: Menyemai Keadilan, Persaudaraan dan Emansipasi Kemanusiaan (2009); Islam in Indonesia: A to Z Basic Reference (Editor bersama Umar Hadi, 2009); Inkulturasi Islam: Menyemai Persaudaraan, Keadilan, dan Emansipasi Kemanusiaan (2009).

Abdul Mu’ti juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan tersebut dilaksanakan pada 2 September 2020.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung